Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Yakin Darmo Tidak Terlibat Kasus Dugaan Pemufakatan Jahat

Kompas.com - 19/12/2015, 07:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengungkapkan keyakinannya bahwa Deputi I Kepala Staf Presiden Darmawan Prasodjo (Darmo) tidak terlibat dalam kasus dugaan pemufakatan jahat yang diselidiki Kejaksaan Agung.

Kasus itu diduga melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha migas Riza Chalid.

"Saya kira tidak ada dan yang bersangkutan (Darmo) juga tidak khawatir," kata Teten, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/12/2015) malam.

Teten mengungkapkan, Darmo telah memberi penjelasan kepadanya dan kepada Presiden Joko Widodo terkait duduk persoalan yang terjadi.

Menurut Teten, nama Darmo disebut-sebut dalam rekaman pembicaraan Setya Novanto, Riza Chalid, dan bos PT Freeport Indonesia karena posisinya sebagai pembantu Luhut Pandjaitan saat masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Darmo sering melakukan kajian mengenai sumber daya energi dan pertambangan, termasuk tambang Freeport. Keahlian itu membuatnya masuk menjadi juru monitor dan evaluasi bidang energi Kantor Staf Kepresidenan.

"Saya sudah dapat penjelasan, jika nanti tidak ada unsur pidana saya kira tidak perlu dilanjutkan (memeriksa Darmo)," ujar Teten.

Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kamis (17/12/2015) pagi, memeriksa Darmo.

Dia diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan perkara dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Setya Novanto saat menjabat Ketua DPR RI dan pengusaha Muhammad Riza Chalid.

Penyidik Jampidsus tengah mengusut perkara dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Novanto dan Riza Chalid.

Perkara itu masih berstatus penyelidikan. Belum ada tersangka dalam perkara itu.

Dugaan pemufakatan jahat itu terjadi saat Novanto dan Chalid menggelar pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Dalam rekaman pertemuan itu, Chalid dan Novanto disebut meminta saham ke Freeport atas nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com