Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta BNP2TKI Rawat Semangat Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 18/12/2015, 20:11 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pecegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili oleh Rahmad Asep Suwanda selaku Direktur Gratifikasi KPK, meminta kepada jajaran pegawai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk merawat integritas mencegah korupsi di lingkungan lembaganya. Pesan itu disampaikan oleh Asep dalam Rakornis BNP2TKI di Bandung pada hari Kamis (17/12/2015).

Asep mengingatkan kala itu KPK memotret situasi pelayanan keberangkatan dan kepulangan di terminal Kepulangan TKI di Soekarno Hatta, yang selanjutnya direkomendasikan kepada BNP2TKI untuk melakukan perbaikan termasuk meniadakan unit layanan BNP2TKI di Bandara Soekarno Hatta, dan hasilnya saat ini dapat menghapus hal hal yang dapat merugikan TKI di Bandara Soekarno Hatta.

"Korupsi adalah menyalahgunakan tanggung jawab yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Karena itu untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di BNP2TKI, saat ini BNP2TKI sudah menerapkan aplikasi system dengan KPK sebagai upaya melakukan pencegahan terjadinya korupsi," katanya.

Saat ini, kata Asep, korupsi sudah berkembang dengan melibatkan keluarganya untuk menampung hasil korupsinya. Karenanya, ;anjut dia, upaya pencagahan akan lebih baik dibanding penindakan.

"Seperti dapat dilihat dari hasil  penyelamatan kerugian dari sisi pencegahan saat ini mencapai Rp 269 triliun," ujarnya.

Kerjasama antara BNP2TKI dengan KPK diharapkan dapat terjadi transformasi budaya dalam kontek pencegahan korupsi. Karena itu, Asep berharap ada kesungguhan dari seluruh elemen BNP2TKI untuk bersama sama menguatkan pencegahan korupsi.

"BNP2TKI harus mampu menghilangkan konflik kepentingan. Berhubungan dengan PPTKIS misalnya, seberapa independensi terhadap mitra kerja lain, karena hal itu perlu didefinisikan, termasuk perlu didorong oleh whistleblower," kata Asep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com