Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sidang MKD, Kahar Muzakir Lebih Banyak Bela Setya Novanto daripada Bertanya

Kompas.com - 14/12/2015, 17:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Kahar Muzakir terang-terangan membela Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang terbuka MKD yang menghadirkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi.

Politisi Golkar ini sampai ditegur oleh pimpinan sidang, Sufmi Dasco Ahmad, karena sikapnya itu.

Kahar sebenarnya hanya diberikan kesempatan bertanya kepada Luhut dalam sidang ini. Namun, dia justru lebih banyak berbicara panjang lebar soal hak imunitas anggota DPR yang diatur dalam undang-undang.

(Baca: Siapa Kahar Muzakir, Wakil Ketua MKD yang Pimpin Pemeriksaan Setya Novanto?)

Ia kemudian mengungkapkan pendapat pribadinya bahwa Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sengaja bersekongkol untuk menyerang Novanto.

"Aduan ini sangat sadis, seorang menteri menuduh Ketua DPR menjanjikan suatu penyelesaian dengan meminta saham, kemudian disebutkan juga mencatut nama Presiden dan Wapres," kata Kahar Muzakir di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Kahar kembali mempermasalahkan sikap Maroef yang enggan memberikan rekaman asli percakapannya dengan Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid pada 8 Juni 2015.

(Baca: Saat Sudirman Said Merasa Dihakimi oleh Kahar Muzakir di Sidang MKD)

Rekaman asli di ponsel Maroef itu saat ini masih berada di Kejagung sebagai alat bukti pengusutan kasus pemufakatan jahat. MKD yang sebelumnya sudah meminta rekaman asli itu tidak diizinkan oleh Maroef.

"Bukti yang diberikan sampai saat ini tidak ada. Bersekongkol dengan siapa, ya saksi. Karena Maroef yang bilang mau memberikan rekaman asli, tetapi sampai sekarang masih dititipkan di Kejaksaan," kata Kahar.

Di sela-sela ceramah yang tak masuk ke substansi itu, Dasco langsung menegur Kahar. Politisi Gerindra ini meminta Kahar langsung mengajukan pertanyaan kepada Luhut.

Namun, Kahar tetap menyampaikan pendapatnya dengan berapi-api.

"Jadi siapa yang tidak punya etika, siapa yang bohong, siapa yang melanggar undang-undang, ini adalah konspirasi antara Maroef Sjamsoeddin dengan Sudirman Said dengan cara yang tidak beretika, melanggar undang-undang, dengan menjanjikan kontrak Freeport," ucap Kahar.

(Baca: Junimart: Gebrak-gebrak Meja, Kahar Muzakir Tak Punya Etika)

Setelah itu, Kahar baru mengajukan pertanyaan kepada Luhut seputar kemungkinan seseorang meminta saham PT Freeport tanpa membelinya.

Luhut mengatakan, secara undang-undang, hal tersebut tidak dimungkinkan. Setelah pertanyaan kepada Luhut yang cukup singkat itu, Kahar pun menyudahi gilirannya bertanya.

Setelah Kahar menyudahi bicaranya, Dasco memberikan peringatan kembali.

"Hal-hal seperti itu nanti akan kita sampaikan di rapat interal kita. Kita di sini dalam rangka mendengar keterangan saksi saja," ucap Dasco.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com