Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Soal Iklim, Masa Bicara Untung-Rugi?

Kompas.com - 07/12/2015, 15:21 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berencana menemui Presiden Joko Widodo terkait isu lingkungan.

Megawati menyatakan ingin mempertanyakan beberapa hal, salah satunya terkait target pengurangan emisi gas karbon yang dibicarakan Presiden Jokowi dalam Conference of Parties (COP21) di Paris, beberapa waktu lalu.

"Saya belum bertemu Presiden saja, bicara soal iklim masa bicara untung rugi," ujar Megawati dalam sambutannya di Simposium Kebangsaan di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (7/12/2015).

"Iklim ya iklim dong. Emisi karbon, pakai emisi karbon ini bagaimana?" kata dia.

Sebelumnya, dalam pertemuan tahunan yang menjadi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim di Paris, Indonesia mempromosikan perdagangan kayu yang menunjang pengurangan emisi karbon dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayus (SLVK).

Target penurunan emisi sebanyak 29 persen pada tahun 2030 juga telah ditetapkan Indonesia.

Pada sektor perdagangan, Indonesia meyakini penurunan karbon juga dapat dilakukan dengan cara perdagangan kayu legal yang mampu menekan tindakan pembalakan liar.

Selain itu, Mega juga mengkritik rencana pemerintah untuk memperbaiki lahan gambut yang terbakar.

Menurut dia, perbaikan lahan gambut hanya dapat dilakukan secara alami, bukan buatan.

"Saya 15 tahun di Komisi IV. Saya  tidak mengerti yang namanya memperbaiki gambut itu, itu cuma bisa dengan alam," kata Megawati.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan saat ini sedang membentuk Badan Restorasi Lahan Gambut.

Badan tersebut akan bekerja menggunakan dana hibah yang diberikan negara-negara lain untuk memperbaiki lahan gambut yang terbakar di Indonesia pada tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com