Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Pemilih Tak Akurat Berpotensi Terjadi Manipulasi Suara

Kompas.com - 05/12/2015, 14:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz menuturkan, pihaknya menemukan masalah ketidakakuratan data pemilih dalam pilkada serentak.

Terdapat ketidaksesuaian data antara daftar pemilih sementara (DPS) dengan daftar pemilih tetap (DPT) pada 30 persen dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Menurut Masykurudin, terdapat sejumlah daerah yang kenaikan data pemilihnya sangat tinggi hingga 24 persen dan ada yang penurunannya sangat rendah hingga 14 persen dalam kurun waktu satu bulan.

"Paling rawan di Indonesia timur. Ada juga di Nias Selatan, Mahakam Hulu, termasuk inkonsistensi (data) nya tinggi," ujar Masykurudin di Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Menurut Masykurudin, jika kenaikan data pemilih sangat tinggi, ada potensi memunculkan manipulasi suara. Namun jika data pemilih menurun sangat rendah maka ada potensi penghilangan hak pilih.

"DPT ini bisa memunculkan mobilisasi dari pasangan calon tim sukses atau pihak manapun yang akan menggunakan DPT tersebut," kata dia.

Masykurudin menambahkan dengan penetapan tanggal penyelenggaraan pilkada serentak, 9 Desember 2015, sebagai hari libur nasional, potensi mobilisasi pemilih menjadi cukup tinggi.

Ketika DPT tidak akurat, kata Masykurudin, akan muncul surat undangan berlebih yang kemudian berpotensi digunakan oleh orang yang tidak berhak dengan memobilisasi pemilih yang sedang libur.

"Di hari libur, semua orang dapat bergerak ke wilayah pilkada. Terutama di daerah-daerah yang tidak terlalu ramai, perbatasan-perbatasan," tutur Masykurudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com