Kuatkan KPK dan Selalu Berantas Korupsi di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri, masalah korupsi di Indonesia memang tiada habisnya. Bahkan di akhir tahun ini, masyarakat harus disuguhkan drama korupsi yang melibatkan petinggi negeri. Lalu sampai kapan Indonesia dapat menghilangkan korupsi yang seakan sudah menjadi budaya ini?

Untuk itulah Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2015 pada Rabu, (3/12/2015) di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Konferensi dengan tema Evaluasi dan Konsolidasi Seluruh Elemen Bangsa Dalam Rangka Memberantas Korupsi ini didukung penuh oleh MPR RI sebagai dewan tertinggi perwakilan rakyat Indonesia.

Acara ini sendiri bertujuan untuk mencegah dan menghentikan upaya-upaya korupsi. Dalam KNPK 2015 ini diharapkan dapat mencapai strategi nasional untuk memberantas korupsi. Dengan begitu, bangsa Indonesia dapat merasakan kemakmuran negeri dengan adil.

Konferensi yang sudah diadakan sepuluh kali ini dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang didampingi oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki.

Sebagai Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan berharap dapat membantu dan memperkuat KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. “Acara ini sangat penting. Saya dari dulu bersama-sama dengan KPK merintis acara ini pada tahun 2010. Saya aktif terus,” ujar Zulkifli hasan ketika ditemui saat mendampingi Wakil Presiden membuka KNPK.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPD Irman Gusman, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, dan sejumlah menteri di jajaran Kabinet Kerja.

"Kita semalam dipertontonkan di Kompleks DPR suatu upaya sekelompok orang, pejabat, pengusaha untuk mencoba merugikan negara sangat besar. Tragis juga bangsa ini. Malam kita terbuka dengarkan upaya korupsi, pagi ini kita coba bicara bagaimana menghentikan,” ujar Jusuf Kalla saat membuka KNPK. Hal tersebut berkaitan dengan kasus Ketua DPR Setya Novanto dengan PT. Freeport Indonesia.

Menurutnya ada dua alasan mengapa korupsi dapat terjadi, yaitu sistem pemerintahan dan keserakahan. Sistem pemerintahan yang membuat kekuasaan semakin luas, anggaran yang mudah dimanipulasi akan membuat korupsi semakin tinggi. Dan keserakahan ialah kembali kepada pribadi orang tersebut.

“Saya yakin orang-orang yang disebut dalam pembicaraan tersebut pastilah orang-orang yang bisa hidup dan makan-makan sehari-hari. Tetapi karena keserakahan yang membuat itu terjadi,” katanya.

Upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi ialah memperbaiki gaya hidup, batasan-batasan, kewenangan, moral, keimanan. Sistem keterbukaan dan akuntabilitas juga harus dicapai untuk membantu pencegahan terjadinya korupsi. (Adv)