Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Acara Pemberantasan Korupsi, Wapres Singgung Pejabat yang Rugikan Negara

Kompas.com - 03/12/2015, 10:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) tahun 2015.

Dalam sambutannya, Kalla menyinggung tentang sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) semalam menyangkut kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres yang diduga dilakukan oleh Ketua MPR Setya Novanto.

"Semalam kita juga dipertontonkan dengan terbuka, suatu upaya sekelompok orang, pejabat, pengusaha untuk mencoba merugikan negara sangat besar. Memang tragis juga bangsa ini. Malam, kita terbuka mendengarkan upaya korupsi, pagi ini kita berusaha bagaimana itu dihentikan," kata Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2015).

Ia mengatakan, pencegahan dan penghentikan tindakan yang merugikan keuangan negara dan kekayaan masyarakat, dalam hal ini korupsi, menjadi tanggung jawab bersama.

Kalla mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia, termasuk aparat penegak hukum. Langkah-langkah evaluasi juga penting untuk perbaikan sistem.

"Bapak Presiden dan saya setelah mendengarkan semua itu (sidang MKD). Kita bertekad menyelesaikan apa pun yang terjadi di masyarakat. Kita tidak jalan mundur untuk memperbaiki negara," ujar Kalla.

Kalla hadir dalam acara itu untuk mewakili Presiden Joko Widodo. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua DPD Irman Gusman, dan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Eddy Mulyadi Soepardi.

Turut hadir Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Dharmansyah Haddad, Jaksa Agung RI Muhammad Prasetyo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Badrodin Haiti, serta Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki.

Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali yang dijadwalkan hadir diwakilkan oleh Hakim Agung Artidjo Alkotsar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com