Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Tak Hadir di Konferensi Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 03/12/2015, 10:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2015 di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (3/12/2015).

Namun, Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut justru tidak hadir.

Pantauan di lokasi, sejumlah pimpinan lembaga negara tampak hadir pada acara yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.

Mereka diantaranya Ketua KPK Taufiequrahman Ruki, Ketua Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, dan Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman.

Sejumlah menteri di jajaran Kabinet Kerja juga terlihat hadir, diantaranya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakhiri, dan Menteri Keuangan Darmin Nasution.

Selain itu, Ketua Pansel Capim KPK Destri Damayanti dan mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan juga hadir.

Ketidakhadiran Novanto pun bahkan sempat disinggung oleh Kalla. (baca: Sikapi Isi Rekaman, JK Sebut Tragis, Congkak, dan Ada Upaya Rugikan Negara)

Sebab, kegiatan KNPK ini hanya berselang kurang dari 12 jam sejak rekaman percakapan orang yang diduga Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin diperdengarkan saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu (2/12/2015) malam.

"Kalau kita lihat tragisme semalam, dengan congkaknya katakan semua dapat dikuasai, saya bilang ketua MPR nanti yang selalu hadir tinggal MPR dan DPD, yang satu sudah hilang," kata Kalla saat membuka KNPK 2015.

Ketua KPK Taufiequrahman Ruki mengatakan, kegiatan KNPK merupakan kegiatan tahunan yang telah dilangsungkan selama sepuluh tahun terakhir. (baca: Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto)

Kegiatan ini sengaja diselenggarakan di Kompleks Parlemen karena upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan kementerian dan lembaga tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada KPK.

"Melainkan pertanggungjawabannya kepada rakyat. Karena itu alasannya dilakasanakan di Gedung MPR/DPR ini yang merupakan rumah rakyat," kata Ruki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com