Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Freeport Jalan, Kita 'Happy', Kita Golf, Kita Beli 'Private Jet'"

Kompas.com - 19/11/2015, 06:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas tuduhan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjamin lancarnya renegosiasi kontrak karya PT Freeport.

Dalam laporannya, Sudirman melampirkan bukti rekaman yang diserahkan pada Rabu (18/11/2015).

Bukti itu diserahkan oleh anggota staf khusus Menteri ESDM, Said Didu, dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asyrofi.

(Baca: Menteri ESDM Serahkan Rekaman Pencatut Nama Presiden ke MKD)

Malamnya, cuplikan rekaman itu diperdengarkan dalam acara Mata Najwa di televisi.

Dalam cuplikan rekaman kedua, terdengar pembicaraan yang menyebut Presiden dan nama Luhut. Ada tiga orang yang berbicara dalam rekaman itu.

+ Saya yakin karena Presiden kasih kode begitu. Berkali-kali segala urusan di DPR selalu segitiga. Pak Luhut, saya, Presiden, setuju, gitu aja....

+ Saya ketemu Presiden, sudahlah, cocok. Artinya dilindungi keberhasilan semua. Belum tentu dikuasai menteri-menteri yang kayak gini, Pak.

+ Enggak ngeri. Itu strategi, Pak.

+ Henry Kissinger-nya itu, Pak.

Selain itu, cuplikan rekaman juga berisi kalimat yang diduga menunjukkan imbalan yang didapat jika renegosiasi Freeport berjalan lancar.

+ Freeport jalan, Bapak itu happy, kita ikut happy, kumpul-kumpul, kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif.

Tidak dijelaskan, siapa yang berbicara dalam cuplikan rekaman itu.

Meski begitu, dalam laporan Sudirman Said disebutkan, pengusaha yang ikut menemani Novanto saat menemui petinggi Freeport adalah Reza Chalid.

(Baca: Dalam Laporan Sudirman Said, Pengusaha yang Temui Freeport adalah Reza Chalid)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com