Rizal Ramli: Sejak Tahun 80-an, Freeport "Hengki Pengki" dengan Pejabat Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menganggap wajar ada pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kontrak PT Freeport Indonesia (PT FI).

Pasalnya, Rizal menuding perusahaan tambang emas dari Amerika Serikat tersebut, juga sudah sejak lama "kongkalikong" dengan pejabat di negeri ini.

"Kenapa tercatut? Karena perpanjangan kontrak Freeport pada tahun 80-an, Freeport memberikan manfaat yang kecil buat Indonesia, ya karena ada 'hengki pengki' antara Moffet sama menteri-menteri di Indonesia," kata Rizal usai menghadiri acara "Core Economic Outlook" di Jakarta, Rabu (17/11/2015).

Dia berpendapat ada yang kurang beres di PT FI sejak awal perjanjian kontraknya. Namun, baru sekarang ini mulai terbuka dramatisasinya.

Dengan terangkatnya kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden, menurut Rizal, bisa jadi momentum yang tepat untuk memperbaiki sektor sumber daya alam Indonesia. 

"Yang kalian saksikan adalah sinetron atau drama dari dua kubu yang berseteru, ini saatnya membuka semua yang buruk di sektor SDA," ucap Rizal.

"Nah semakin terbuka, semakin bagus buat Indonesia. Ini pelajaran, bahwa elite kita banyak yang tidak beretika," ujarnya.

Ia mengungkapkan, bbanyak elite politik yang seenaknya sendiri, memilih mengurus kepentingannya dibandingkan kepentingan bangsa.

Dia pun mendukung kasus pencatutan nama itu dibuka terang benderang. 

"Agar kita belajar untuk mengoreksi kesalahan kita dimasa lampau, di mana kesalahan kita dalam mengelola sumber daya alam," kata Rizal.