"Dengan segala hormat, peran itu menurut saya tidak sesuai dengan tupoksi anggota DPR yaitu legislasi, controlling dan budgeting," kata TB Hasanuddin, Senin (17/11/2015).
Hasanuddin mengatakan, penentuan alutsista apalagi menentukan jenis dan merknya merupakan tanggung jawab user atau angkatan masing-masing.
"Merekalah yang memiliki kompetensi menguji alutsista yang cocok, bukan anggota DPR yang tidak memiliki keahlian untuk itu," kata politisi PDI Perjuangan ini.
"Sama halnya juga dengan disposisi dan dislokasi pasukan atau pangkalan, biarkanlah TNI yang memutuskan berdasarkan kemampuan alutsista. Ancaman dan strategi yang dipilih, saya yakin TNI akan lebih profesional dalam menentukan lokasi-lokasi pangkalannya," lanjut Hasanuddin.
Namun, ia tak menyebutkan, siapa anggota DPR yang melakukan campur tangan dalam pengadaan alutsista tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.