Agung Bantah Dirinya Disebut Tak Keberatan Aburizal Jadi Ketum Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, membantah bahwa dirinya disebut tidak berkeberatan jika Aburizal Bakrie menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

"Kok seenaknya saja ngomong seperti itu?" kata Agung saat dihubungi, Selasa (10/11/2015).

Hal itu disampaikan Agung ketika diminta tanggapan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Fadel Muhammad, bahwa Agung sudah setuju Aburizal menduduki jabatan ketua umum Golkar.

Namun, kata Fadel, ada syarat yang diminta Fadel. (Baca: Fadel: Ada Titik Terang, Agung Laksono Tak Keberatan Aburizal Ketum Golkar)

Agung menegaskan, untuk menyelesaikan konflik di tubuh Golkar, harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah nasional (munas).

Pasalnya, pergantian kepengurusan di tingkat pusat hanya bisa dilaksanakan melalui mekanisme tersebut. (Baca: Fadel Muhammad Anggap Munas Golkar Belum Mendesak)

Sementara munas hanya bisa diselenggarakan oleh kepengurusan yang sah. Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hingga kini belum dieksekusi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Oleh karena itu, menurut Agung, pengurus Golkar hasil Munas Jakarta secara legitimasi masih sah dan dapat menyelenggarakan munas. (Baca: Dorong Munas, Poros Muda Golkar Minta Agung-Aburizal Jadi Penasihat Partai)

"Nah, dalam rangka untuk menyelenggarakan munas itu, saya mengusulkan pembentukan DPP (Dewan Pengurus Pusat) gabungan dari Bali dan Jakarta," kata dia.

Hingga kini, pembicaraan mengenai rencana pembentukan DPP gabungan belum rampung, terutama terkait susunan kepengurusannya.

Agung meminta agar pembahasan mengenai hal itu tidak berlarut-larut sehingga munas dapat segera dilaksanakan.

"Saya tidak maruk jabatan, tapi munas itu harus diselenggarakan bersama. Silakan saja, bisa saya ketua umumnya (di DPP gabungan), atau Pak Aburizal yang jadi ketua umum atau wakil ketua umumnya," ujarnya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan munas sebaiknya dilaksanakan pada awal 2016. Ada dua pertimbangan. Pertama, dalam waktu dekat Golkar akan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015.

Energi Golkar akan tersedot habis untuk menyukseskan pergelaran kompetisi tersebut. (Baca: Aburizal: Tak Ada Munaslub, yang Ada Munas 2019)

Kedua, ada putusan Mahkamah Partai Golkar yang mewajibkan penyelenggaraan munas dilakukan sebelum Oktober 2016.

Namun, menurut dia, jika merujuk pada hasil Munas Riau 2009, sebenarnya batas akhir penyelenggaraan munas sudah berakhir pada akhir 2014.