Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Sebut Aburizal Setuju Munas Golkar, namun...

Kompas.com - 08/11/2015, 18:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Penyelamat Partai Golkar, Yorrys Raweyai, membantah kabar yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, enggan menyelenggarakan musyawarah nasional bersama.

Rencana Munas Partai Golkar itu beberapa kali disampaikan kubu Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono.

Namun, belum diketahui kapan kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan munas.

"Dari dulu dia bilang kan mau, yang bilang dia nggak mau siapa? Kapan, bagaimana caranya, biar berdua itu (Agung dan Aburizal) yang ngomong," kata Yorrys saat kegiatan Sharing Session Gerakan Muda Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (8/11/2015).

Yorrys meminta agar pihak di luar Partai Golkar tidak ikut campur dalam persoalan internal partai. Sebab, saat ini Partai Golkar tengah membangun rekonsiliasi yang difasilitasi oleh politisi senior Partai Golkar, seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Meski demikian, ia menegaskan, rekonsiliasi maupun islah bersama tidak cukup untuk menyelesaikan konflik internal Golkar. Menurut dia, munas adalah jalan terbaik untuk menyelesaikannya.

"Saya yakin (konflik) pasti selesai. Masa Aburizal enggak mau?" ucapnya.

Sebelumnya, Partai Golkar kubu Agung Laksono menilai, berlarut-larutnya proses rekonsiliasi dua kubu Golkar karena sikap Aburizal Bakrie yang enggan mengalah. (Baca: Kubu Agung: Jika Ical Berbesar Hati, Persoalan Sudah Selesai)

"Bila pihak Ical sudah berbesar hati dan mau Munas, sudah selesai semua persoalan ini," kata Wakil Sekjen Partai Golkar hasil Munas Ancol, Dave Laksono, saat dihubungi, Jumat (6/11/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com