Eropa Kaji Permintaan Bebas Visa Schengen untuk WNI

"Upaya Pemerintah Indonesia selama ini terus dilakukan, baik melalui masing-masing Negara Eropa maupun melalui Komisi Eropa," kata Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, dalam keterangan Kemenlu.

Menurut dia, Dewan Eropa akan meminta tiga badan utama terkait pembebasan visa Schengen, yaitu Frontex, Europol dan EASO untuk mengkaji kebijakan bagi WNI.

"Apabila hasil kajian positif, maka Dewan dan Komisi Eropa akan mengusulkan Rancangan Regulasi Perubahan status Indonesia untuk mendapatkan bebas visa Schengen," kata Retno, yang mantan Duta Besar RI di Kerajaan Norwegia & Islandia (2005-2008) dan Kerajaan Belanda  (2013-2015).

Soal permintaan bebas visa Schengen bagi WNI itu juga dibahas dalam pertemuan bilateral antara Retno LP Marsudi dengan Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri Uni Eropa (HRVP) Federica Mogherini di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri Asia-Europe Meeting (ASEM).

Dalam pertemuan bilateral itu, antara lain dibahas proses awal yang sedang dilakukan Uni Eropa dalam rangka menanggapi usulan Indonesia mengenai pembebasan visa bagi WNI untuk melakukan kunjungan singkat ke negara-negara di wilayah Schengen.

Mogherini juga menyampaikan harapan, agar Presiden Joko Widodo  (Jokowi) dapat melakukan kunjungan ke Brussels, ibukota Kerajaan Belgia yang juga ibukota pemerintahan bersama UniEropa.

Kedua menteri pun membahas berbagai hal yang dapat dijadikan hasil nyata jika kunjungan Presiden Jokowi dilakukan.

Menurut Kemlu RI, Komisi Eropa sudah memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang diusulkan untuk dikaji oleh Dewan Eropa. Usulan itu diperkirakan akan disampaikan ke Dewan Eropa pada awal 2016.

Visa Schengen saat ini berlaku di 26 negara anggota Uni Eropa.

Uni Eropa dalam strategi kebijakan hubungan bilateral barunya telah mengidentifikasi kawasan Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sebagai kawasan dan negara mitra yang akan dimajukan hubungan bilateralnya.

Selain itu, Uni Eropa melihat Indonesia sebagai mitra kunci untuk memajukan berbagai kerja sama regional dan global, termasuk stabilitas di masing-masing kawasan, pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) ataupun tantangan keamanan non-tradisional.