Jokowi: Harus Keras soal Izin Gambut!

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak memberikan izin penggunaan lahan di areal gambut untuk kepentingan apa pun.

Jokowi memfokuskan areal gambut yang mudah terbakar dan banyak ditemui di kawasan Kalimantan dan Sumatera itu segera direstorasi.

"Untuk lahan gambut saya perlu sampaikan untuk menteri LH, tidak ada izin baru gambut. Review izin-izin lama. Sudah harus keras kita. Yang belum buka, tidak boleh buka!" tukas Jokowi saat memimpin rapat terbatas soal kebakaran hutan dan lahan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menginstruksikan agar pihak terkait melakukan restorasi di lahan gambut. (baca: Jokowi Imbau Evakuasi Korban Asap Tak Perlu ke Luar Kota, Cukup di Kantor Pemda)

Lahan gambut yang kering akibat pembakaran hutan telah menyebabkan pemerintah kesulitan memadamkan api. Bukannya berkurang, api semakin merambah ke wilayah yang lebih luas karena api berada di bawah permukaan tanah.

"Segera lakukan restorasi gambut," ucap Jokowi.

Selain persoalan tanah gambut, Presiden juga menyinggung tugas pembuatan kebijakan satu peta terkait izin penggunaan lahan. (baca: Demokrat: Pemerintah Kurang Tanggap dan Terlambat Tangani Kabut Asap)

Tugas penyatuan peta izin ini menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil.

"One map policy itu harus jalan ini di Menko Perekonomian dan Bappenas harus jalan," kata Presiden.

Kebijakan satu peta itu disusun pemerintah pada Maret 2015. Tujuannya, untuk menyatukan data sebaran izin penggunaan lahan yang selama ini terpencar di kementerian hingga pemerintah daerah. (baca: Di Tengah Bencana Asap, Mendikbud Sebut Pendidikan Nomor Dua)

Sebelum kebijakan satu peta itu terlaksana, selama ini terjadi tumpang tindih dan rebutan lahan.