Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Anak Buah Pertanyakan Rotasi Budi Waseso dari Kabareskrim

Kompas.com - 21/10/2015, 17:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak mempertanyakan rotasi terhadap Komjen Budi Waseso, dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

Sebelum rotasi, Bareskrim pada Agustus 2015 lalu menggeledah Kantor Pelindo II terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane.

Ketika itu, Direktur Utama Pelindo II Ricard Joost Lino sempat berbicara dengan Sofyan Djalil melalui sambungan telepon. Dalam percakapan di depan media massa itu, Lino memprotes penggeledahan tersebut dan mengultimatum Presiden Joko Widodo bahwa dia akan mundur dari jabatannya.

"Masalah orang ini diganti, itu tidak masalah, cuma timing-nya tidak tepat," kata Victor dalam rapat Pansus Pelindo II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Victor menilai, rotasi terhadap Buwas ini akhirnya justru menghambat kinerja kepolisian. Dia menyebut, ada oknum yang memang sengaja mengintervensi kepolisian dalam pengusutan kasus di Pelindo II ini. Victor pun sudah menyampaikan nama oknum yang dimaksud kepada Pansus, namun dalam forum yang tertutup. (Baca: Pansus Pelindo II Kantongi Nama Oknum yang Diduga Intervensi Kepolisian)

"Sekarang mereka mandul lagi Pak, apa ini yang mau dilaksanakan? Ini bukan masalah Buwas, tapi masalah negara tidak berjalan pada treknya, ada yag ingin menguasai, ini merusak sendi-sendi bernegara. Itu yang saya tidak bisa menerima di situ," ucapnya.

Victor pun menjelaskan bahwa dulunya Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan karena Kepolisian dan Kejaksaan tak bisa berbuat banyak. Menurut dia, ketidakberdayaan Polri dan Kejaksaan itu wajar karena kedua institusi masih beradaptasi setelah 32 tahun era Orde baru.

Namun saat ini, setelah kepolisan kembali bangkit mengusut kasus-kasus besar, justru ada oknum yang mengintervensi kinerja Polri.

"Kalau polisi berbuat gaduh, yang gaduhnya bagaimana? Adakah yang salah dari penindakan polisi terhadap SKK Migas, Pelindo?" ujar Victor.

"Kalau ada yang salah, yang salah saya Pak, bukan Pak Buwas, saya yang tahu teknisnya. Jadi jangan sampai negara rusak hanya karena kemauan beberapa gelintir," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com