Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tak Lakukan "Reshuffle" karena Dorongan Parpol

Kompas.com - 20/10/2015, 17:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, satu tahun adalah waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi kinerja kabinet.

Ia menyarankan agar perombakan kabinet benar-benar berdasarkan hasil evaluasi, bukan karena dorongan partai politik.

"Reshuffle mungkin perlu, tetapi harus berhati-hati. Presiden harus menjelaskan alasannya kepada publik kenapa melalukan reshuffle," ujar Djayadi saat ditemui di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015).

Menurut dia, jika reshuffle benar-benar dilakukan, maka pilihannya hanya mengurangi dan menambah jatah menteri dari partai politik, atau menambah dan mengurangi jatah menteri dari kalangan profesional. (Baca: PAN Ajukan Lima Nama Calon Menteri, Istana Sebut Jokowi Belum Bahas "Reshuffle")

Sejak awal, Jokowi berjanji kepada publik untuk tidak menjadikan formasi kabinet sebagai bagi-bagi kursi partai politik.

Jika mengurangi kalangan profesional dalam porsi kabinet, Jokowi akan mendapat kesan negatif dari publik. (baca: Agung Laksono: Jangan Sedikit-sedikit "Reshuffle")

Sementara itu, jika pergantian dilakukan terhadap menteri dari partai politik, maka Jokowi perlu bersiap mengelola agar tidak terjadi kegaduhan politik akibat jatah partai yang berkurang.

Wacana reshuffle muncul setelah PAN berbalik mendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN Totok Daryanto sebelumnya mengatakan, partainya telah menyodorkan lima nama calon menteri kepada Presiden.

Totok memastikan bahwa kelima nama itu dapat membantu Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahannya. (Baca: PAN Sodorkan Lima Nama Calon Menteri ke Jokowi)

Secara terpisah, politisi PAN, Muslim Ayub, memastikan bahwa kelima nama yang disodorkan oleh PAN itu atas permintaan langsung dari Jokowi. Ayub enggan menyebutkan secara pasti siapa saja dan disiapkan untuk posisi apa saja kelima nama itu.

"Belum tahu pastinya. Ada kemungkinan mengarah ke Menkumham atau Jaksa Agung, tetapi itu kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden," ucap dia. (baca: Siapkan Kader di Pemerintahan, PAN Ingin Segera Ada "Reshuffle")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com