Satu Tahun DPR, Menepis Wajah Buram Wakil Rakyat (2)

Oleh: Palupi P Astuti

JAKARTA, KOMPAS - Setahun kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan gambaran yang belum memberi harapan. Rangkaian perilaku, nuansa kepentingan kelompok, dan belum munculnya gagasan kepentingan bangsa yang bernas dari DPR membuat citra lembaga itu tetap terpuruk.

Citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terpuruk ini sangat berkaitan dengan perilaku anggotanya yang di mata publik seakan tak henti menuntut fasilitas. Setelah tuntutan pembangunan gedung baru dan dana aspirasi, belum lama ini anggota DPR kembali meminta kenaikan tunjangan penghasilan dengan dalih tak ada kenaikan tunjangan dalam beberapa tahun terakhir.

Berkebalikan dengan beruntunnya tuntutan para wakil rakyat, suara-suara harapan kebangsaan yang muncul dari anggota DPR relatif tidak terdengar. Meski kinerja pengawasan, anggaran, dan perundang-undangan berjalan, gaung yang ditangkap publik sangat minim. Di samping isu yang diawasi sangat beragam, kesatuan pendapat anggota DPR dalam menanggapi suatu persoalan juga kerap tidak terbentuk.

Sejumlah isu terkini di masyarakat, seperti bencana asap, kekeringan, tragedi haji di Mina, dan pemutusan hubungan kerja, agaknya kurang mendapat pembahasan yang memadai dari para wakil rakyat. Sebaliknya, isu kunjungan pimpinan DPR ke Amerika Serikat dan hadir dalam acara kampanye Donald Trump, calon presiden Amerika Serikat, justru muncul ke ranah publik secara luas. Hal ini mendorong persepsi yang makin negatif terhadap wakil rakyat.

Meski baru bekerja selama setahun, sejumlah pihak sudah menduga kinerja DPR periode ini (2014-2019) akan lebih buruk dibandingkan dengan DPR periode sebelumnya. Paling tidak, ini terlihat dari belum adanya satu Rancangan Undang- Undang (RUU) "bernas" pun yang bisa dihasilkan hingga kini. Ketua DPR Setya Novanto di depan sidang paripurna, 7 Juli 2015, menekankan, DPR (bersama pemerintah) perlu lebih konsentrasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi dalam kurun waktu yang tersisa karena banyak tunggakan RUU.

Meskipun lebih separuh anggota DPR periode 2014-2019 merupakan politisi baru (bukan dari anggota legislatif sebelumnya), tampaknya kinerja kelembagaan DPR masih mencerminkan kondisi sebelumnya, bahkan bisa lebih melemah dari segi kapabilitas. Akibatnya, baik kinerja maupun etika lembaga pun menjadi sorotan publik.

Pada jajak pendapat terakhir, yaitu Juni 2015, terungkap hanya 12,7 persen responden yang memberi citra positif anggota Dewan. Artinya, hampir semua responden sepakat menyatakan anggota legislatif memiliki citra buruk. Proporsi ini termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan penilaian terhadap anggota Dewan dua periode sebelumnya.

Apabila diamati, proporsi responden yang memberi penilaian negatif dan tidak puas terhadap kinerja DPR terus meningkat, sejak DPR periode 2005-2009, 2009-2014, hingga DPR 2014-2019. Kondisi demikian tentu rawan bagi iklim demokrasi yang sehat sebab wakil rakyat betul-betul menjadi perwakilan suara publik yang dihormati dan berwibawa.