Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Prediksi Kerugian Akibat Kebakaran Hutan Lebih dari Rp 20 Triliun

Kompas.com - 01/10/2015, 22:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei memprediksi negara akan mengalami kerugian lebih dari Rp 20 triliun akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berkepanjangan ini.

Willem mengambil contoh pada 2013 lalu, berdasarkan perhitungan World Bank, kerugian finansial yang dialami Indonesia mencapai Rp 20 triliun. Angka tersebut diakibatkan oleh kebakaran hanya di satu provinsi, yaitu Provinsi Riau.

"Jadi, dengan kejadian di enam provinsi itu lebih dari Rp 20 triliun. Tapi, berapa? Tunggu setelah kita selesai menangani ini, tentunya kita akan melakukan perhitungan itu," terang Willem dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Angka kerugian finansial akibat kebakaran hutan dan lahan belum bisa diperkirakan karena penanganan bencana masih berjalan. Sehingga penghitungan kerugian baru bisa didapatkan setelah semua berhasil diatasi.

Sedangkan bagi BNPB, biaya yang dikeluarkan pada 2015 ini sudah mencapai hampir Rp 500 miliar untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan. Willem meyakini bahwa pemerintah tidak kewalahan menghadapi situasi bencana kebakaran hutan dan lahan ini.

Menurut dia, jika memang terkesan kewalahan, hal itu dikarenakan pada masa lalu kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di satu provinsi saja. Sedangkan tahun ini terjadi serentak di enam provinsi sehingga penanganannya berbeda. 

"Kalau dikatakan kewalahan tidak. Apakah kita bisa mengendalikan kebakaran, jawabannya jelas bisa. Dan ini bukan personal judgement. Tapi berdasarkan pengamatan yang kita dapatkan dari citra satelit," ucap Willem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com