Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Ditunda, Pilkada di Tiga Daerah Akhirnya Dilaksanakan Tahun Ini

Kompas.com - 30/09/2015, 12:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tiga kabupaten yang memiliki calon tunggal kepala daerah. Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa daerah dengan calon tunggal tetap boleh melaksanakan pilkada.

"Di daerah yang kurang dari dua (calon), memang kami sudah tunda pelaksanaannya. Itu akan kami minta untuk dibuka kembali dan untuk dilaksanakan," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat ditemui di kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Hadar mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah KPU melakukan sidang pleno, Selasa (29/9/2015) malam. Ia menyebutkan, setelah KPU memutuskan menunda pilkada di tiga kabupaten, ada panitia pemungutan suara (PPS) di tiga daerah tersebut yang dibubarkan sementara. Ketiga kabupaten itu adalah Blitar (Jawa Timur), Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur).

KPU akan mengecek dan segera melakukan pergantian jika memang ada PPS yang sudah tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, KPU akan mempelajari putusan MK tersebut untuk melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. KPU yakin bahwa masalah teknis pencoblosan tidak akan menjadi persoalan.

"Agar tujuan ini bisa tercapai, tentu kita akan upayakan maksimal agar bisa terlaksana di 2015," kata Hadar.

Ia mengatakan bahwa proses pemungutan suara tidak akan dilakukan dengan bantuan perangkat elektronik. Pemungutan suara akan dilakukan dengan cara pencoblosan. Adapun teknis pencoblosan untuk daerah dengan calon tunggal masih akan dibahas lebih lanjut.

"Harus dengan kertas dengan cara dicoblos. Tentang di mana dicoblosnya, itu kan detail yang menurut hemat kami tidak terlalu rumit menyiapkannya," kata dia.

KPU akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk kekurangan anggaran dan kebutuhan yang diperlukan. Karena itu, KPU juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat terkait kelengkapan penyediaan anggaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com