Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengherankan, Jokowi Terus Bagi-bagi Kursi

Kompas.com - 27/09/2015, 17:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Presiden Joko Widodo yang terus membagi-bagikan jabatan dalam pemerintahan kepada tim suksesnya menuai kritik. Terakhir, anggota tim sukses Jokowi bersama Jusuf Kalla pada pilpres lalu, Fadjroel Rachman, ditunjuk sebagai komisaris utama salah satu badan usaha milik negara, PT Adhi Karya.

"Sungguh mengherankan pemerintahan Jokowi-JK terus melakukan kebijakan bagi kursi komisaris untuk relawan kendati mengetahui ditentang masyarakat," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada Kompas.com, Minggu (27/9/2015).

Hendri menilai, akan lebih baik jika relawan dan parpol pendukung berhenti mengganggu Jokowi. Presiden juga diminta berhenti untuk mengalah dan memanjakan mereka. Sebab, dia melanjutkan, hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) pada Mei 2015 lalu menunjukkan bahwa ketidaksetujuan rakyat terhadap kebijakan bagi-bagi kursi ini mencapai 80 persen.

"Mungkin kali ini Jokowi-JK sedang mencoba untuk mengabaikan aspirasi publik," ujar Hendri yang juga pendiri Kedai Kopi ini.

Hendri menambahkan, sebenarnya aktivis dan relawan seperti Fadjroel lebih tepat berada di luar pemerintahan daripada masuk ke lingkup tataran Komisaris BUMN. Dengan begitu, Fadjroel bisa memberi masukan yang berguna bagi pemerintah. Hendri berharap, nantinya Fadjroel juga dapat berkontribusi meski sudah masuk ke dalam lingkar pemerintahan.

"Masa segitu doang visinya, dikasih jabatan komisaris lantas menjadi redup masukan kritisnya," ucap Hendri.

Fadjroel ditunjuk sebagai Komisaris Utama BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Adhi Karya Tbk (ADHI) pada Selasa (22/9/2015). Dia menggantikan Imam Santoso Ernawi. Fadjroel sendiri enggan beranggapan bahwa penunjukannya ini merupakan balas jasa dari Presiden Jokowi.

"Enggaklah, aku tidak melihat itu. Setelah Jokowi terpilih kan kami balik lagi ke pekerjaan masing-masing. Cuma kadang-kadang aja ngobrol," kata Fadjroel kepada Kompas.com, Rabu (23/9/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com