Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Sebut El Nino Perparah Kebakaran Hutan di Indonesia

Kompas.com - 10/09/2015, 17:47 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Junjung Tambunan, menyebutkan, fenomena El Nino yang menyerang wilayah Indonesia sampai November 2015 merupakan salah satu faktor yang semakin memperparah kebakaran hutan saat ini.

Menurut dia, fenomena El Nino tersebut semakin menimbulkan berbagai macam dampak yang signifikan dalam kebakaran hutan tahun ini.

"Dampak dari El Nino yang terjadi di Indonesia membuat resapan air itu terangkat semua. Jadi, yang tadinya hanya berdampak pada ketersediaan air bersih kini juga berdampak pada kebakaran lahan. Titik persebarannya semakin meluas dan tinggi. Ini berpengaruh juga ke panen dan pertanian karena waduk untuk pengairan menjadi kering," ujar Junjung saat konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Junjung menyebutkan, ada enam provinsi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan akibat El Nino. Adapun enam provinsi itu adalah Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. "Ini semua kami konsentrasikan untuk bergerak secara terkoordinasi, dan kami optimalkan (dukungan bantuan)," kata dia.

Junjung mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai macam lembaga terkait, seperti pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum, dalam menangani dampak kebakaran hutan tersebut.

Selain itu, BNPB juga telah menjalin kerja sama dengan TNI, Polri, dan para relawan dalam melakukan penindakan langsung dalam pemadaman titik-titik api. BNPB juga melakukan penanggulangan bencana terhadap masyarakat setempat yang terkena dampak dari kebakaran hutan.

"Kami sedang melakukan penanganan; selain menangani kebakaran, juga menanggulangi para penduduk sekitar yang terkena ISPA (infeksi saluran pernapasan atas), serta penanganan lain agar aktivitas masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial, tidak terganggu lagi," kata dia.

Selain itu, kata Junjung, BNPB juga akan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga hukum terkait dengan penyelidikan pembakaran hutan di sejumlah wilayah di Indonesia yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

"Yang paling banyak kami temui itu perorangan. Berdasarkan pengembangan penyelidikan yang kami lakukan, ternyata perorangan itu merujuk ke kelompok tertentu yang tersebar. Ada juga indikasi korporat. Nah, ini tergantung pengembangan di lapangan ke depannya," ucapnya.

BNPB saat ini sudah menempatkan pesawat water bombing dan modifikasi cuaca di beberapa titik, seperti Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Barat. BNPB juga melakukan koordinasi terkait penambahan pesawat water bombing, modifikasi cuaca, dan personel TNI ke sejumlah titik, setelah TNI mengerahkan 1.050 personel ke Sumatera Selatan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan di daerah tersebut. (Baca: Sebanyak 1.050 Personel TNI Dikirim ke Sumsel Bantu Pemadaman Kebakaran Hutan)

"Semua sudah di lapangan, baik itu peralatan, kelengkapan, perencanaan, maupun personel. Bahkan, kekuatan kami geser dari Jakarta untuk dibawa, termasuk peralatan-peralatan yang berorientasi udara, seperti pesawat water bombing dan modifikasi cuaca," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com