Rizal Ramli: Pokoknya kalau Ada Pejabat yang Bandel, "Tak Kepret"!

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan akan menindak tegas para pejabat di bawah naungan kementeriannya yang dinilai melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menginginkan agar pejabat yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur untuk tidak melakukan KKN.

"Pokoknya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada pejabat yang bandel, tak kepret!" ujar Rizal saat menyampaikan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2016 bersama sejumlah menteri dan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Ucapan Rizal tersebut disambut gelak tawa dan tepuk tangan dari para peserta rapat. Mantan Menteri Keuangan era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut menilai, para pejabat yang melakukan KKN memanipulasi anggaran pembangunan sebesar 50 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Rizal mengaku belajar dari pengalaman mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang menentang keras perkembangan KKN di Jakarta.

"Dia cerita sama saya, 'Waktu saya diangkat jadi gubernur, saya enggak ngerti apa-apa. Saya admiral angkatan laut, tetapi saya sederhana, kalau ada anak buah saya ngajukan proyek bikin jalan, biayanya Rp 200 miliar, waktunya dua tahun, saya otomatis potong jadi Rp 100 miliar satu tahun harus jadi. Kalau gak, kamu tak pecat.' Eh jadi itu jalannya. Nah, memang KKN di Indonesia segitu angkanya, sekitar 50 persenan," kata Rizal.

Selain soal manipulasi biaya pembangunan infrastruktur, Rizal juga mencontohkan para pejabat yang mempersulit perizinan ekspor dan impor barang di pelabuhan-pelabuhan strategis di Indonesia.

Ia meminta agar para pejabat mengubah paradigma berpikir dalam mengurus perizinan. Menurut dia, izin ekspor dan impor di Indonesia dinilai rumit dan saling tumpang tindih antar-lembaga perizinan.