DPR Juga Ingin Bangun Klinik Modern

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI rupanya tidak hanya akan membangun tujuh proyek seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Di luar tujuh proyek, ada juga proyek pembagunan klinik modern.

Rencana pembangunan klinik ini tertuang dalam dokumen rencana strategis (renstra) DPR RI periode 2015-2020, yang dibahas dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Dalam halaman 51 dokumen tersebut, dijelaskan bahwa klinik modern yang memenuhi standar tertentu dibutuhkan untuk menunjang tugas di parlemen. Klinik tersebut harus dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap fasilitas medis, paramedis, dan administrasi secara optimal bagi anggota DPR RI beserta keluarga, pegawai Setjen DPR RI beserta keluarga, tenaga ahli, dan staf administrasi yang berjumlah 10.000 orang.

"Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga medis dan paramedis, antara lain fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD), rehabilitasi medis, radiodiagnostik, laboratorium, instalasi farmasi, dan dokter spesialis," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Saat ini DPR sudah mempunyai klinik yang dapat digunakan oleh Anggota DPR, staf ahli, dan seluruh pegawai. Pembangunan klinik ini tidak masuk kedalam tujuh proyek DPR yang dibacakan oleh Ketua Tim Implementasi dan Reformasi Parlemen Fahri Hamzah, dalam rapat paripurna pada 20 Mei 2015 lalu. (baca: Gedung Baru DPR Dibahas di Paripurna, Ini 7 Tahapannya)

Saat itu, hanya disinggung mengenai pembangunan ruang kerja anggota DPR, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Anggaran untuk 7 proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (Baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)