Gedung Baru DPR Dibahas di Paripurna, Ini 7 Tahapannya

Kompas.com - 20/05/2015, 17:54 WIB
Kawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan gedung baru dan penataan kembali kompleks parlemen mulai dibahas di rapat paripurna DPR, dan disampaikan kepada seluruh anggota. Pimpinan DPR pun sudah membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR untuk mengeksekusi rencana pembangunan ini.

Nantinya, ada 7 tahapan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan perombakan besar-besaran terhadap kompleks parlemen ini.

"Tahap pertama dimulai dari membangun alun-alun demokrasi, sebuah plaza reformasi bagi publik. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia," kata Ketua Tim implementasi Reformasi DPR Fahri Hamzah, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Menurut Fahri, alun-alun demokrasi ini akan menjadi tempat menyampaikan kebebasan berpendapat yang aman dan damai tanpa kerusuhan atau bentrokan dengan aparat. "Tahap kedua, membangun museum dan perpustakaan," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Fahri mengatakan, pembangunan museum ini akan menggunakan Gedung Bundar yang sekaligus menjadikan gedung cagar budaya. Gedung Bundar, kata Fahri, adalah warisan yang harus dijaga keanggunannya dengan menjadikannya sebagai ikon nasional dan dunia.

Tahap ketiga, adalah membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke gedung DPR sehingga mempermudah mereka mengunjungi fasilitas publik yang ada, seperti ruang sidang, museum, perpustakaan dan sebagainya.

"Tahap keempat, membangun visitor center. Visitor center akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, berwisata serta urusan lainnya dan harus berada di basement dalam area yang tertutup, yang di dalamnya dapat didirikan restoran, toko suvenir, bank, pos dan lain-lain," ujar politisi PKS itu.

Tahap kelima, pembangunan ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan undang-undang, pusat kajian APBN, pusat akuntabilitas keuangan negara, dan pusat penelitian.

Tahap keenam, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar, berlaku sama untuk semua anggota dewan dan staf pendukung.

Tahap ketujuh, mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota, yang secara umum akan menjadi ikon baru di ibu kota negara.

"Tempat ini nantinya akan menjadi tujuan kunjungan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ingin mengetahui perjalanan bangsa Indonesia khususnya perjalanan cabang kekuasaan legislasi di Indonesia. Ini adalah memori dan pengetahuan kolektif bangsa," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

Nasional
Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Nasional
Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Nasional
Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Nasional
Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Nasional
Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Nasional
Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Nasional
Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X