Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kegemaran SBY Dikritik

Kompas.com - 30/08/2015, 16:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar M. Misbakhun mengkritik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap gemar memberikan saran kepada pemerintah.

Menurut Misbakhun, SBY terkesan seperti figur yang sulit melepaskan kekuasaan setelah tidak lagi menjadi Presiden RI. Misbakhun mengaku selalu mendapati saran-saran SBY di media massa, dalam orasi politik, atau "kicauan" di media sosial. Bagi dia, tindakan SBY itu sangat berlebihan.

"Saya kaget melihat aktifnya SBY mencoba mengarahkan pemerintahan ini. Saya melihat SBY sedang mengalami gejala post power syndrome, merasa dirinya masih Presiden," kata Misbakhun, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (31/8/2015).

Anggota Komisi XI DPR RI itu menuturkan, SBY memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau memberikan saran kepada pemerintah. Akan tetapi, akan lebih tepat jika SBY, selaku mantan Presiden dan ketua umum partai politik dapat memanfaatkan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI sebagai instrumen menyampaikan masukan kepada pemerintah.

Misbakhun tidak sepakat jika SBY merasa perlu membantu pemerintah hanya karena merasa berpengalaman menjadi Presiden. Menurut Misbakhun hal itu justru tidak etis dan justru memunculkan kesan adanya tujuan politik.

"Atau ada masalah lain, disorientasi politik karena gagal menentukan sikap politik sebagai ketua umum partai," ujarnya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu melanjutkan, beberapa masalah yang dihadapi pemerintah saat ini merupakan warisan dari pemerintahan SBY. Oleh karena itu, Misbakhun berharap SBY menyadari hal tersebut.

"Pemerintahan SBY juga punya banyak masalah, jangan cuci tangan seperti ini," ucap Misbakhun.

Beberapa hari lalu, SBY secara terbuka memberikan saran untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait ancaman krisis ekonomi di Indonesia. SBY menyarankan agar pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, menstabilkan harga kebutuhan pokok, menghentikan pengurasan pajak melalui pemberian insentif, menjaga nilai tukar rupiah, cermat memanfaatkan ruang fiskal, dan menjaga kepercayaan publik.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengakui bahwa seluruh saran yang diberikan untuk pemerintah saat ini adalah berdasarkan pengalamannya menjadi Presiden. SBY mengklaim bahwa dampak krisis 2008 berhasil diredam karena dirinya selaku Presiden RI saat itu tidak telat menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com