Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soekarno di Saumlaki, Sumber Inspirasi

Kompas.com - 27/08/2015, 17:00 WIB

KOMPAS/A PONCO ANGGORO Tarian tradisional digelar saat peresmian patung Sukarno, presiden pertama Indonesia, di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Selasa (25/8). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meresmikan patung itu berharap Sukarno yang pernah mengunjungi Saumlaki tahun 1958, menjadi inspirasi bagi warga Maluku Tenggara Barat, salah satu kabupaten terluar di Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS - Tanggal 4 November 1958, Kapal Mangkara dan Djadayat yang dikawal oleh sejumlah kapal perang merapat di Saumlaki, ibu kota Maluku Tenggara Barat, Maluku. Masyarakat pun antusias menyambutnya. Tak lain karena presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjadi salah satu penumpang kapal.

Saat itu, Soekarno membawa serta sejumlah duta besar negara lain, seperti Duta Besar Negara Arab Persatuan, Republik Rakyat Tiongkok, Filipina, Pakistan, Turki, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Uni Soviet, Hongaria, dan Irak. Ikut pula wartawan luar negeri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, dan juga wartawan-wartawan dalam negeri.

Saumlaki seperti ingin dikenalkan kepada dunia, bahwa ibu kota Maluku Tenggara Barat ini adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia sekalipun lokasinya berada jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta dan berada di daerah terluar dari Tanah Air. Dibandingkan ke Jakarta, jarak Saumlaki lebih dekat ke Timor Leste dan Australia. Namun, dengan paradigma kemaritiman sekarang ini, Saumlaki yang terletak di Pulau Yamdena sesungguhnya adalah pintu terdepan negeri ini.

Barangkali karena posisinya yang jauh dari pusat kekuasaan, baru dua pemimpin nasional yang mengunjungi Saumlaki. Selain Soekarno pada 1958, pemimpin kedua yang mengunjungi Saumlaki adalah Wakil Presiden Boediono pada 5-6 November 2010, persis 52 tahun setelah kunjungan Soekarno.

Pada tahun 1958 itu, di hadapan masyarakat Saumlaki dan tamu asing yang dibawanya, Soekarno pun berpidato, meneguhkan kedaulatan Indonesia yang saat itu sudah 13 tahun merdeka.

"Saudara-saudara, kadang-kadang masih ada orang-orang yang memakai perkataan penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Kemudian di dalam bentuk Republik Indonesia kita kembali dicoba oleh pihak Belanda untuk digempur. Namun usaha mereka mengalami kegagalan dan akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 mereka mengakui kedaulatan kita. Dengarkan perkataan Bapak, mengakui kedaulatan kita," ujar Soekarno dalam pidatonya.

Dia pun menyinggung soal Irian Barat (Papua) yang saat itu masih dikuasai Belanda. "Wilayah Republik Indonesia adalah seluruh kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi salah jikalau dikatakan bahwa kita harus mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Irian Barat sudah di dalam wilayah Republik Indonesia," tuturnya.

Untuk terus meneguhkan kedaulatan Indonesia, memang menjadi sangat penting saat itu. Selain Irian Barat masih dikuasai Belanda, pemberontakan berulang kali terjadi, yang merongrong kedaulatan. Maka tidak salah jika Soekarno, menurut catatan di Arsip Nasional Republik Indonesia, sering blusukan ke daerah-daerah, termasuk Maluku.

Diabadikan

Kini, walaupun sudah 56 tahun berlalu sejak Soekarno menjejakkan kaki di Saumlaki, masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih mengingatnya.

Namanya pun diabadikan menjadi nama ruas jalan utama di Saumlaki tempat kantor-kantor pemerintahan. Bahkan, tak hanya itu, patung Soekarno pun dibangun di sana.

Patung yang terbuat dari perunggu itu memiliki tinggi 6 meter. Patung menggambarkan Soekarno sedang mengangkat tangannya seperti kebiasaannya saat menyapa rakyat.

Lokasinya strategis, menghadap ke arah gedung Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Tenggara Barat, dan bisa dilihat dari pesisir pantai karena lokasi patung di perbukitan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com