Fahri Hamzah Dukung Jokowi Bubarkan Lembaga Non-struktural yang Bebani APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung rencana pemerintahan Joko Widodo untuk membubarkan sejumlah lembaga non-struktural. Menurut Fahri, upaya mempertahankan lembaga-lembaga itu sama saja dengan membuang-buang anggaran negara.

"Memang sudah banyak yang tidak diperlukan lagi, itu pemborosan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2015).

Fahri mengaku telah memperingatkan rekan-rekannya di parlemen untuk tidak memproduksi undang-undang yang memandatkan pembentukan lembaga negara baru. Menurut dia. daripada membentuk lembaga negara baru yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, sebaiknya fungsi kontrol DPR lebih diperkuat.

"DPR punya mandat rakyat dan punya fungsi kontrol, kita optimalkan itu," kata Fahri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga mengkritik praktik kerja lembaga negara non-struktural yang sering kali mengkritik pemerintah secara berlebihan. "Sesama lembaga negara itu tidak bisa saling bertengkar. Yang harus bertengkar dengan pemerintah itu DPR," kata Fahri.

Selasa lalu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan tengah mengkaji keberadaan 22 lembaga non-struktural. Pemerintah akan mempertimbangkan untuk membubarkan lembaga itu ataupun mengubah fungsinya sehingga tidak terjadi benturan wewenang di antara lembaga negara.  (Baca: Pemerintah Pertimbangkan Bubarkan 22 Lembaga Non-struktural)

"Itu ada kurang lebih 22 lembaga non-struktrual yang dibentuk melalui peraturan presiden yang dalam proses evaluasi hasilnya akan kita laporkan pada Presiden," ujar Yuddy di Istana Kepresidenan, Selasa (25/8/2015).

Dia menjelaskan saat ini tim dari Kemenpan dan RB sedang melakukan tinjauan ke lapangan untuk mengecek kantor masing-masing lembaga itu. (Baca: Presiden Ingin Bubarkan Lembaga yang Jadi Beban APBN)