Kontras Apresiasi Jokowi soal Pergantian Menko Polhukam

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang melakukan pergantian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Kontras menilai, Tedjo Edhi Purdijatno yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam, tidak memiliki keseriusan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Pilihan mengganti Tedjo patut diapresiasi, terlepas dari siapa yang menggantikannya. Jempol buat Jokowi," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar di Sekretariat Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015).

Menurut Haris, sejak Jokowi terpilih sebagai presiden, para aktivis HAM sudah mensyaratkan bahwa pengisi jabatan Menko Polhukam patut memahami isu HAM di Indonesia. Sebab, penyelesaian kasus pelanggaran HAM dinilai sangat dipengaruhi kebijakan yang banyak dikoordinasikan oleh Menko Polhukam.

"Selama ini ada disfungsi pada Tedjo. Bahkan, bukan cuma tidak melakukan apa-apa, tetapi cenderung tidak mendukung penyelesaian kasus HAM," tutur Haris.

Sementara itu, terkait penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, menurut Haris, Luhut adalah orang yang tepat dan berkompeten untuk mengkoordinasikan bidang politik dan keamanan. Meski demikian, Luhut diingatkan untuk mampu membagi tugasnya untuk peduli pada isu HAM.

"Masyarakat dan para aktivis HAM perlu tetap mengawal siapa pun yang menjadi Menko Polhukam. Luhut seharusnya belajar dari kekurangan yang dimiliki Tedjo," kata Haris.