Hendropriyono: Masa Presiden Dipilih, Disuruh Pimpin Negara, lalu Dihina...

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengaku setuju jika pasal penghinaan terhadap kepala negara diatur dalam KUHP. Penghinaan terhadap Presiden, menurut dia, harus diproses secara hukum.

"Menghina Presiden memang salah. Masa (Presiden) dipilih, disuruh pimpin negara, lalu dihina. Ya tidak bisa, dong," ujar Hendro di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Kendati demikian, Hendro menyadari, rencana menghidupkan kembali pasal ini bisa menuai persepsi negatif publik soal kebebasan berpendapat pada era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Aturan soal penghinaan presiden sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Baca: "Pemerintah Ajarkan Rakyat Tidak Hormat pada Putusan Pengadilan")

Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar pasal soal penghinaan kepala negara nantinya juga mencakup klasifikasi yang jelas mengenai perbuatan menghina atau mengkritik.

"Harus jelas klasifikasinya di undang-undang antara menghina dan mengkritik. Kalau hanya sebatas kritik, 'presiden salah loh,' ya itu biar saja," ujar dia.

Pasal mengenai penghinaan presiden sudah diusulkan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan pemerintahan Jokowi. (Baca: Amir Syamsuddin: Pasal Penghinaan Presiden Tak Dirancang untuk Menyenangkan SBY)

Presiden Jokowi tetap berusaha mengajukan pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi Undang-Undang KUHP. Menurut dia, pengajuan pasal itu sebenarnya sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya, dan dia hanya melanjutkannya saat ini. (Baca: Jokowi: Pasal Penghinaan Presiden Diajukan Pemerintah Sebelumnya)

Menurut Jokowi, yang diusulkan dalam revisi UU KUHP baru berbentuk rancangan sehingga dia heran mengapa pasal itu terlalu diributkan. Dia berpendapat bahwa kini "bola" berada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan meloloskan pasal itu atau tidak.

Jokowi menganggap pasal penghinaan presiden perlu ada dalam KUHP untuk memproteksi masyarakat yang bersikap kritis sehingga tidak terjerat pada pasal-pasal "karet" yang berujung pidana. (Baca: Jokowi Anggap Pasal Penghinaan Presiden untuk Proteksi Rakyat yang Kritis)

Karena itu, pemerintah menambahkan kalimat yang dianggap bisa memberikan proteksi itu. (Baca: Jokowi: Saya Diejek, Dicemooh, Dicaci Sudah Makanan Sehari-hari)