Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siswono, Megawati, dan Impor Beras

Kompas.com - 04/08/2015, 15:01 WIB


JAKARTA, KOMPAS
- Ini peristiwa 12 tahun lalu di kediaman Presiden kelima RI (waktu itu), Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Rabu sore itu, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo menemui Megawati. Seusai pertemuan, Siswono bicara kepada pers yang menunggunya di depan kediaman Megawati.

Siswono, Menteri Negara Perumahan Rakyat (1988-1993) dan Menteri Transmigrasi (1993-1998), saat itu berani terus terang mengecam keras salah seorang anggota Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Megawati.

Siswono yang kritis sejak masa pemerintahan presiden kedua RI, Soeharto, di rumah Megawati mengecam kebijakan soal bea masuk impor beras yang terlalu rendah. Dengan tarif yang rendah, Siswono gelisah karena bidang pangan di Indonesia semakin didominasi oleh impor pangan.

Di hadapan wartawan yang mengerubunginya di trotoar Jalan Teuku Umar, atau persis di depan rumah Megawati, Siswono menyatakan, seperti tidak ada ideologi untuk membangun kemandirian di bidang pangan. Saat ditanya apakah pernyataan tersebut disampaikan langsung seperti itu kepada Presiden, Siswono mengatakan, dengan gaya khasnya, "Oh, ya, pasti saya kemukakan."

Menurut Siswono, akibat orientasi pada bisnis, paha ayam dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia dengan tarif bea masuk nol. Akibatnya, peternak ayam terancam. "Ini mematikan ribuan peternak ayam di Indonesia. Selain itu, pakaian bekas dari Jepang dan Amerika juga masuk dan dijual di jalan-jalan di Indonesia dengan harga Rp 4.000 per lembar sehingga pabrik konveksi dan garmen tutup semua, mati. Ini karena menterinya hanya berorientasi bisnis," ujar Siswono waktu itu (Kompas, Kamis 6 Februari 2003).

Di depan Megawati, Siswono juga terus terang memberi peringatan, jika sampai panen padi pada April mendatang (2003) bea masuk impor beras tidak juga dinaikkan dan harga beras (di Indonesia) belum juga naik, ia (Siswono, selaku Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) akan memberi kesempatan kepada petani untuk datang ke Jakarta serta berdemonstrasi di depan kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag).

Menurut Siswono, setelah keluhan itu disampaikan, Megawati mengatakan, harga pangan memang harus naik. Tujuannya, agar ada rangsangan petani Indonesia membangun kemandirian.

"Ibu Presiden menggariskan, kita perlu merancang langkah-langkah agar pada waktunya kita mandiri di bidang pangan. Ibu Presiden menguasai bidang pertanian dan sangat mengerti bahwa harga beras itu memang harus naik," ujarnya. Menurut Siswono, saat itu, Megawati berharap Indonesia jangan bergantung pada impor beras.

Kamis, 10 April 2003, sekitar 3.000 petani dari sejumlah daerah datang dan berunjuk rasa di Jakarta, termasuk ke depan Deperindag. Petani menilai pemerintah tak melindungi produk pertanian dalam negeri. Para pengunjuk rasa ini diterima antara lain oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Sudar SA, yang mengatakan bahwa Deperindag berupaya melindungi petani.

Pada Jumat pagi, 24 Juli 2015, ketika diingatkan tentang pernyataan sikapnya di tempat tinggal Megawati, Siswono hanya mengatakan, "Saya lupa itu, sudah 12 tahun lalu, kini tentu konteksnya berbeda."

"Oke, silakan, tidak mengapa," kata Siswono ketika diberi tahu hal itu akan ditulis kembali. Konteks memang beda. Namun, ingat ucapan filsuf, ahli pidato, dan politikus pada masa Republik Roma Cicero (106-43 sebelum Masehi), historia magistra vitae, nuntia vetustatis, sejarah adalah guru kehidupan, pesan dari masa lalu. (J Osdar)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Agustus 2015, di halaman 2 dengan judul "Siswono, Megawati, dan Impor Beras".

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com