Menteri Yuddy Yakin 99,9 Persen Tak Ada PNS yang Berpihak dalam Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yakin tidak ada pegawai negeri sipil (PNS) yang berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah serentak nantinya. Menurut Yuddy, pengawasan internal pemerintahan sudah diberlakukan secara ketat, sehingga PNS atau aparatur sipil negara bersikap patuh dan disiplin.

"99,9 persen (yakin). Kalau ada langsung diberikan sanksi sebesar proporsi kesalahannya dan kita sudah banyak melakukan itu," kata Yuddy di Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Kemenpan RB telah mengeluarkan surat edaran yang meminta aparatur sipil negara untuk tidak terlibat kampanye politik dan mendukung satu pasangan calon atau menganggu pasangan calon selama pilkada berlangsung. Surat edaran ini merupakan penegasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sejauh ini, Yuddy mengaku belum memperoleh laporan yang menyebutkan adanya PNS berpihak terhadap salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk menyampaikan laporan kepada Kemenpan RB jika menemukan PNS yang tidak netral.

Hari ini, Yuddy kembali menyatakan bahwa PNS yang terbukti tidak netral akan dikenakan sanksi. Kemenpan RB siap menjatuhkan sanksi dari yang tingkatannya sedang hingga sanksi berat. (Baca: Menpan RB Pastikan Pecat PNS yang Terlibat Penipuan CPNS)

"Tidak ada sanksi ringan, langsung sanksi sedang sampai berat. Sanksi sedang itu pencopotan jabatan kemudian penurunan pangkat satu tahun sampai dengan satu tingkat. Jadi kita sudah teruskan ke seluruh instansi," ucap dia.

Politikus Hanura ini pun menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam menjatuhkan sanksi. Yuddy mengklaim bahwa pihaknya sudah memecat puluhan PNS yang terbukti melanggar peraturaan.

"Setiap bulan saya menyidangkan yang namanya Badan Pertimbangan Kepegawaian. Puluhan orang loh sudah diberhentikan. Kita sangat serius dan enggak ada namanya sogok menyogok, enggak ada lubangnya," tutur Yuddy.