Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung Minta Parpol Lain Tak Khawatir Berkoalisi dengan Golkar Saat Pilkada

Kompas.com - 14/07/2015, 15:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua DPP Partai Golkar kubu Munas Ancol, Lawrence Siburian mengklaim bahwa kubunya merupakan pengurus yang sah Partai Golkar. Ia meminta, agar parpol lain tak khawatir jika ingin membangun koalisi dengan Golkar saat pilkada serentak 2015.

"Tanya Menteri Hukum dan HAM saja, siapa yang ikut (pilkada). Pegangannya kan SK Menkumham," kata Lawrence saat dihubungi, Selasa (14/7/2015).

Lawrence menegaskan, pihaknya hanya berpedoman pada peraturan yang ada. Ia pun tak mempersoalkan, jika kubu Munas Bali nantinya juga akan mendaftarkan diri saat pilkada.

"(Kubu) Pak Aburizal Bakrie daftar enggak apa-apa. Golkar pasti ikut pilkada," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini baik kubunya maupun kubu Aburizal telah membentuk tim penjaring calon kepala daerah. Tim yang berisikan sepuluh orang itu bertugas untuk menilai siapa calon yang dianggap layak diusung Golkar nantinya. (baca: Setya Novanto Yakin Aburizal-Agung Ajukan Calon yang Sama Saat Pilkada)

"Calon juga pasti sudah survei, tinggal nanti kita analisis," ujarnya.

Islah menjadi satu-satunya jalan bagi Partai Golkar untuk bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah serentak, jika putusan Mahkamah Agung baru dikeluarkan setelah masa pendaftaran pilkada pada 26-28 Juli 2015. Syaratnya, kedua kubu mengajukan calon yang sama saat pilkada.

Ketua KPU Husni Kamil Manik sebelumnya mengatakan, pembentukan koalisi dalam Pilkada hanya bisa dilakukan kepengurusan partai yang dianggap sah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, pembentukan koalisi bagi parpol yang berkonflik masih harus menunggu putusan pengadilan yang menyangkut keabsahan kepengurusan suatu kubu berkekuatan hukum tetap. (baca: Soal Partai Kepengurusan Ganda Bentuk Koalisi, KPU Tunggu "Inkracht" Pengadilan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com