Mendagri Mengaku Pernah Bayar Rp 10.000 Naik Hercules dari Halim ke Papua

PEKANBARU, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membela TNI AU terkait jatuhnya pesawat Hercules C-130 mengenai indikasi banyaknya warga sipil yang bukan keluarga TNI bisa menjadi penumpang asalkan membayar sejumlah uang. Ia menganggap tidak masalah warga sipil menumpang pesawat Hercules.

"Soal membayar, saya itu waktu masih jadi pengurus KNPI bayar Rp 10.000 sekadar dapat Aqua di Hercules itu mulai dari Halim (Jakarta) sampai Papua. Saya kira itu tak ada masalah karena bagian dari bakti sosial TNI dan itu harus ada," kata Tjahjo di sela kunjungannya di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (3/7/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan merupakan musibah. Meski begitu, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, insiden itu harus diselidiki karena menyangkut alat utama sistem persenjataan (alutsista). (Baca: Penumpang Sipil Mengaku Bayar Rp 800.000 untuk Naik Hercules)

Ia menilai, dalam insiden Hercules tersebut TNI tidak bisa dipersalahkan, terlebih lagi dengan argumen yang tidak menyentuh akar masalah. Politisi PDI-P ini juga tidak setuju dengan usulan pemindahan Lanud Soewondo, Medan, yang disuarakan sejumlah kepala daerah dan politisi. (Baca: Keluarga Sahat Sinaga Juga Bayar Rp 800.000 untuk Naik Hercules)

"Malah usulannya lapangan terbang yang harus dipindahkan. Lebih dulu mana, yang harusnya dipikirkan adalah jangan sampai dekat Lanud ada bangunan-bangunan masyarakat di area tertentu. Karena kalaupun bandara harus dipindah, ya harus ada lokasi yang baik dan sebagainya," ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah seharusnya segera mengevaluasi keberadaan rumah dan bangunan yang terlalu banyak di sekeliling Lanud Soewondo. (Baca: KSAU: Mesin Kanan Malafungsi, Hercules Tabrak Antena)

"Polemiknya bukan di situ, jangan disalahkan TNI. TNI ingin berbuat dan berbagi, soal ini kan musibah di mana pun ini bisa terjadi. Tapi karena ini menyangkut alutsista, perintah Bapak Presiden diselidiki dengan baik," lanjut Tjahjo.

Ia mengatakan, uzurnya usia pesawat Hercules yang jatuh bisa menjadi salah satu penyebab insiden. Karena itu, perlu dipertimbangkan agar Rencana Strategis (Renstra) TNI ke depannya harus mengutamakan pengadaan alutsista yang baru dan berkualitas. (Baca: 22 Hercules Milik TNI Berusia Tua)

"Mungkin Renstra untuk TNI harus stop (pembelian) barang bekas. Lebih baik kita punya baru, berkualitas, dan bisa digunakan dengan baik," tuturnya.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebelumnya menyatakan, warga sipil boleh saja naik ke pesawat militer selama mereka merupakan keluarga prajurit. Namun, tidak boleh ada pungutan apa pun terhadap para penumpang yang ikut dalam pesawat militer.

"Tidak boleh itu membisniskan barang," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Kamis (2/7/2015). (Baca: Panglima TNI: Pesawat Militer Tidak Boleh Dibisniskan)

Moeldoko menjamin akan menindak anggotanya jika ada yang mengambil keuntungan dari alat utama sistem persenjataan. Menurut dia, selama ini pesawat militer boleh mengangkut warga sipil guna membantu prajurit yang tak memiliki uang cukup untuk bertemu keluarga saat berdinas.