Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Ikhlas KMP Masuk Kabinet, asal...

Kompas.com - 02/07/2015, 12:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku ikhlas jika Presiden Joko Widodo menunjuk menteri dari kader partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Namun, menteri PDI-P yang ada di kabinet saat ini tidak boleh dikorbankan.

"Empat kursi yang sekarang sudah minimal. Jangan dikurangi, kalau bisa ditambah," ucap Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2015).

Basarah mengatakan, masuknya parpol di luar Koalisi Indonesia Hebat ke dalam pemerintahan akan sangat berguna bagi dukungan pemerintah di parlemen. Nantinya, kata dia, dukungan parlemen terhadap pemerintah akan semakin kuat. Berbagai program yang diajukan pemerintah pun akan berjalan mulus.

"Atas dasar itu, Presiden perlu melibatkan kader di luar Koalisi Indonesia Hebat," kata Basarah.

Basarah meyakini, meski mayoritas parpol di parlemen nantinya mendukung pemerintah, proses check and balances tetap akan berjalan. Nantinya, kata dia, DPR akan mendukung program dan kebijakan pemerintah yang positif, namun tetap mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Bukan berati segala kebijakan didukung. Misalnya Menteri ESDM menetapkan harga BBM sesuai harga minyak dunia itu kan bertentangan dengan Pancasila, undang-undang dan putusan MK, maka tetap kita kritisi," ucap Anggota Komisi III DPR ini.

Saat ditanya soal risiko jatah menteri PDI-P yang berkurang karena masuknya KMP, Basarah membantah. Dia meyakini, Presiden tidak akan mengurangi jatah menteri PDI-P, meski harus menambah menteri dari parpol lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com