Kepada Gatot, Ini Masalah yang Akan Ditanyakan Fraksi PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, setidaknya ada empat poin yang menjadi fokus pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan dalam fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

"Empat poin itu menyangkut hubungan TNI dengan publik dan persoalan internal TNI," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Hasanuddin mengatakan, PDI Perjuangan ingin mengetahui komitmen Gatot dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah yang dihadapi TNI. Selama ini, TNI kerap bersinggungan dengan masyarakat umum terkait sertifikasi tanah.

"Baik itu lahan maupun perumahan TNI. Itu harus diselesaikan. Kalau itu milik TNI segera disertifikasi, kalau itu milik rakyat, ya serahkan ke rakyat," tuturnya.

Kemudian, terkait kasus disiplin prajurit. Menurut dia, banyak kasus tindakan indisipliner yang dilakukan prajurit TNI mulai dari perkelahian antarsatuan maupun dengan aparat kepolisian. Jika ini terus dibiarkan, justru akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Terkait persoalan internal, ia mengatakan, PDI Perjuangan meminta Gatot melanjutkan target minimum essential force TNI. Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga dasar pemenuhan standar minimum essential force, yaitu ancaman, standar pertempuran dalam menghadapi ancaman dan anggaran untuk memenuhi standar ancaman tersebut.

"Pada tahun 2019 target minimum essential force 68 persen, dan pada 2024 target yang harus dipenuhi harus 100 persen," ujar mantan Sekretaris Militer itu.

Poin terakhir yang akan ditanyakan terkait kesejahteraan prajurit TNI. Menurut dia, masih adanya jarak yang besar atas upah yang diterima prajurit, terutama mereka yang bertugas di perbatasan, dengan prajurit yang ada di markas pusat. Kesenjangan tersebut harus diselesaikan.