Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Bangun Perguruan Tinggi Islam Bertaraf Internasional

Kompas.com - 17/06/2015, 14:33 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah segera membangun perguruan tinggi Islam bertaraf internasional. Perguruan tinggi ini nantinya dikhususkan bagi program pasca-sarjana.

"Jadi hanya akan mengeluarkan atau menghasilkan lulusan S2 atau S3 saja karena yang S1 biarlah menjadi konsentrasi perguruan tinggi Islam negeri yang ada sekarang ini, STAIN, IAIN, UIN, dan sebagainya. Lalu juga ide ini harus melibatkan banyak kalangan sehingga diperlukan persiapan yang matang," kata Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (18/6/2015).

Hal itu disampaikan Lukman seusai mengikuti rapat dengan Kalla membahas rencana pendirian perguruan tinggi islam bertaraf internasional.

Menurut Lukman, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia sedianya menjadi rujukan bagi negara lain mempelajari Islam, khususnya mengenai penerapan Islam yang moderat atau jalan tengah. Indonesia dinilai memiliki pengalaman panjang dalam menerapkan Islam di tengah-tengah demokratisasi dan kemajemukan.

"Sudah waktunya sebenarnya dan sudah dinilai terlambat Indonesia semestinya juga memiliki sebuah perguruan tinggi berskala internasional yang mampu untuk menjadi salah satu model atau rujukan bagi dunia untuk mempelajari Islam dan bagaimana nilai-nilai Islam itu dapat terimplementasi dalam kehidupan keseharian," tutur Lukman.

Mengenai anggaran yang diperlukan untuk pembangunan perguruan tinggi Islam ini, Lukman mengaku belum tahu. Kendati demikian, Pemerintah akan mengupayakan agar dianggarkan dalam APBN nantinya.

Di samping itu, Pemerintah berharap ada pihak swasta yang membantu biaya pembangunan perguruan tinggi Islam ini.

"Ini lah yang ada pikiran tadi Pak Wapres untuk kemudian bagaimana ini perlu adanya keppres tersendiri terkait hal ini sehingga kemudian ada alokasi anggaran dari APBN. Selain itu, tentu yang lebih besar adalah dukungan dari luar karena banyak pihak-pihak dari luar yang memiliki kepedulian cukup tinggi akan terwujudnya gagasan ini," kata Lukman.

Sejauh ini, pemerintah tengah menyiapkan perangkat lunak pembangunan perguruan tinggi tersebut. Kemenag telah membentuk tim yang terdiri dari para akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi masyarakat terkait rencana pembangunan.

Lukman juga menyampaikan bahwa Wapres memberikan sejumlah arahan dalam rapat hari ini. Wapres meminta agar dibuat konsep yang matang dari sisi akademik mengenai disiplin ilmu yang akan dikembangkan nantinya.

Hal lain yang menurut Wapres perlu diperhatikan adalah masalah legalitas institusi dan kondisi fisik perguruan tinggi tersebut nantinya.

"Ada beberapa alternatif terkait fisik ini, apakah akan diperlukan lahan yang sangat luas karena untuk menunjukkan kebesaran perguruan tinggi ini atau tidak perlu terlalu besar tetapi betul-betul efisien, fungsional, bisa menunjukan keilmuan yang dikembangkan," kata Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com