PDI-P: Di Sebagian Kalangan, Justru Faisal Basri Dianggap Neolib

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno mempertanyakan penilaian ekonom Faisal Basri yang menyebut pemerintahan Joko Widodo lebih menganut paham neoliberalisme dibanding ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hendrawan justru balik menyebut Faisal Basri-lah yang selama ini dikenal sebagai tokoh neolib.

"Ini menarik karena di sebagian kalangan yang menganut paham pro-nasionalisme ekonomi seperti Hendri Saparini, justru Pak Faisal Basri dianggap neolib," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (16/6/2015).

Hendrawan mengatakan, penilaian Faisal Basri terhadap Jokowi ini hanya didasari pada satu aspek saja, yakni kebijakan Jokowi melepaskan harga bahan bakar minyak kepada mekanisme pasar. Padahal, lanjut dia, banyak kebijakan Jokowi lain yang sangat pro terhadap nasionalisme ekonomi, seperti mengurangi kebijakan impor.

"Jangan dilihat dari satu sisi saja," ucap Hendrawan.

Namun, Hendrawan memandang penilaian Faisal Basri ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi Jokowi. Intinya, kata dia, negara harus selalu berada di atas mekanisme pasar.

"Negara tidak boleh tunduk pada mekanisme pasar yang destruktif karena pasar tidak punya belas kasihan," ucap anggota Komisi XI DPR ini.

Faisal sebelumnya menilai Jokowi menganut paham neoliberalisme yang lebih parah daripada SBY. Pasalnya, menurut dia, pada era pemerintahan Presiden Jokowi, harga BBM bersubsidi diserahkan pada mekanisme pasar yang berdampak gonjang-ganjing terhadap perekonomian dan komoditas lainnya. (Baca: Faisal Basri: Jokowi Lebih Neolib Dibanding SBY)

"Enggak salah Pak Jokowi disebut neolib, lebih neolib daripada SBY," ujar Faisal Basri di Habibie Center, Senin (15/6/2015).

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu tidak percaya dengan jargon yang dikumandangkan Kabinet Kerja mengenai Nawacita saat ini. Sebab, Faisal menilai pemerintah yang bertanggung jawab tidak akan melemparkan harga BBM mengikuti fluktuasi.

"Nawacita apa kalau gitu? Negara harus terus hadir," ungkap Faisal.