Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Ada Kesan Wakil Lembaga di KPK

Kompas.com - 14/06/2015, 15:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia berencana mengajukan tiga nama sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, langkah itu dinilai kurang tepat karena pendaftaran calon pimpinan KPK sebaiknya dilandasi minat dan dorongan pribadi, bukan oleh dorongan sebuah instansi.

 Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala menjelaskan, Polri sebaiknya tidak perlu mendorong calon tertentu untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Dorongan Polri dikhawatirkan akan menimbulkan kesan calon tersebut merupakan wakil atau subordinasi Polri di KPK. Akibatnya, KPK dikhawatirkan tak punya gigi.

”Sebaiknya, pendaftaran didasari minat dan keputusan pribadi. Kalau didorong resmi lewat lembaga, saya khawatir ketika gagal terpilih akan menyebabkan ketersinggungan satu korps,” kata Adrianus saat dimintai tanggapannya terkait tiga nama calon pimpinan KPK dari Polri yang akan dimajukan, Jumat (12/6), di Jakarta.

Adrianus berharap perwira tinggi aktif dan purnawirawan Polri yang mempunyai keinginan kuat mencegah dan memberantas korupsi, serta berminat menjadi pimpinan KPK, sebaiknya mendaftar sebagai individu.

”Idealnya memang berasal dari berbagai latar belakang, misalnya, polisi, jaksa, organisasi masyarakat, dan wakil perempuan. Namun, nama-nama tersebut harus mendaftarkan diri atas dasar dorongan pribadi, bukan orang lain. Jangan sampai ada kesan wakil lembaga di KPK yang akan membuat kinerja KPK tak maksimal,” ujarnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo meyakini, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK telah memiliki kriteria tertentu untuk pimpinan KPK terpilih. Oleh karena itu, ketika calon komisioner KPK tidak sesuai, meskipun dari Polri atau instansi lainnya, pansel bisa mencoretnya.

”Selama proses seleksi yang dilakukan pansel transparan dan menjunjung tinggi perbaikan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kami percaya calon yang dipilih punya kualitas memadai sebagai pimpinan KPK,” ujarnya.

Adnan menambahkan, proses pemilihan pimpinan KPK di pansel tak seperti uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan di DPR, yang sarat kepentingan politik dan jauh dari kesan transparan. ”Pengajuan penyidik KPK oleh Polri juga tak langsung diterima. Namun, harus lewat penilaian dan dipilih sesuai kebutuhan KPK,” ujarnya.

Tak ada celah

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Destry Damayanti mengatakan, pansel membuka diri untuk semua elemen terbaik bangsa. Mereka bisa datang dari kalangan profesional, Polri, kejaksaan, pengurus organisasi kemasyarakatan, akademisi, praktisi, ataupun pegiat lembaga swadaya masyarakat. Namun, mereka harus melepas jabatan strukturalnya jika terpilih. ”Ketentuan ini berlaku untuk semua pendaftar,” kata Destry.

 Menurut dia, pemberlakuan ketentuan itu dimaksudkan untuk menjaga totalitas komisioner selama bekerja. Sebaliknya, jika peserta terpilih tidak mundur dari jabatan sebelumnya, pansel mengkhawatirkan mereka tak bisa bekerja maksimal. Di sisi lain, pimpinan KPK juga harus menjaga diri dari semua tarik-menarik kepentingan. Dengan kata lain, KPK tidak boleh menjadi subordinat dari lembaga lain.

Usulkan tiga nama

Sebelumnya, seusai melantik delapan kepala kepolisian daerah (polda) di Ruang Rupatama Mabes Polri, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, Polri berencana mengusulkan dua perwira tinggi aktif dan seorang purnawirawan Polri sebagai calon pimpinan KPK kepada pansel. Namun, Badrodin enggan menyebutkan tiga nama tersebut.

”Siapa saja mereka, biar pansel yang mengumumkan,” ujar Badrodin.

Menurut Badrodin, meskipun Polri mengajukan calon, penilaiannya diserahkan kepada pansel.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Nasional
Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Nasional
Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Nasional
Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Nasional
Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Nasional
Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Nasional
Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Nasional
Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Nasional
Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com