Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Musda Golkar Kubu Agung Tunjuk Fayakhun Andriardi sebagai Ketua DPD DKI

Kompas.com - 09/06/2015, 19:38 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Musyawarah Daerah IX Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta hasil Munas Ancol memutuskan Fayakhun Andriardi sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta. Sebelumnya, Fayakhun merupakan pelaksana tugas jabatan tersebut.

"Musda telah digelar di Pulau Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan sekarang Provinsi. Menghasilkan Ketua baru di DKI untuk periode 2015-2020, yang dipimpin Saudara Fayakhun," ujar Agung, dalam konferensi pers, seusai penutupan Musda di Hotel Mega Anggrek, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Menurut Agung, Musda merupakan program konsolidasi partai, sebagaimana amanat Mahkamah Partai Golkar dalam sidang pada 3 Maret 2015 lalu. Mahkamah Partai yang mengesahkan Munas Ancol, memberi tugas dan kepercayaan kepada pengurus baru untuk melanjutkan kepemimpinan DPP partai, serta menjalankan konsolidasi organisasi berjenjang hingga ke tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Selain itu, menurut Agung, Musda tersebut digelar lantaran masa bakti DPD DKI Jakarta telah habis. Pemilihan Ketua DPD juga untuk mempersiapkan pencalonan kader Golkar dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, pada 2017.

"Kegiatan Musda ini berbasis anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), Undang-Undang Partai Politik, sehingga sudah sah dan berjalan sebagaimana mestinya," kata Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com