PPP Akan Teliti Ijazah Para Calon Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya kasus jual beli ijazah ataupun ijazah palsu mendapat perhatian khusus oleh Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya. Untuk memastikan tidak menjadi korban dalam pemilihan kepala daerah, PPP akan meneliti ijazah para calon kepala daerah.

"Sebenarnya untuk calon kepala daerah cukup berijazah SMA. Namun, faktanya banyak calon yang bergelar sarjana, magister, bahkan doktor," kata Ketua Umum PPP Munas Surabaya, M Romahurmuziy, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2015).

Pria yang akrab disapa Romy ini mengaku prihatin atas maraknya kasus jual beli ijazah yang terungkap belakangan ini. Menurut dia, para pelaku praktik jual beli ijazah telah menodai dunia pendidikan.

"Harusnya malu kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Jual beli ijazah merupakan pelacuran intelektual," kata Romy.

Romy mengatakan, PPP akan berkoordinasi dengan institusi pendidikan para calon untuk memastikan validitas ijazah. "Kita tidak ingin kecolongan, sehingga perlu langkah sigap melalui koordinasi dengan instansi pendidikan," ujarnya.

Terkait dualisme yang saat ini sedang membelit partainya, Romy optimistis pihaknya yang bisa ikut pilkada berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Anggota Komisi III DPR ini menilai, SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusannya masih berlaku meski sudah dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ia menilai, hanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang bisa membatalkan SK Menkumham.