Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilaporkan ke MKD, Anggota F-Hanura Ini Bantah Palsukan Gelar Doktor

Kompas.com - 27/05/2015, 13:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Hanura yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Frans Agung Mula Putra, membantah telah memalsukan gelar doktor. Frans mengakui, dia memang memiliki kartu nama yang mencantumkan gelar doktor di dalamnya.

Namun, kartu itu justru dibuat oleh Denty Noviany Sari, mantan stafnya yang telah dia pecat dan kini melaporkannya ke MKD. (baca: Dituduh Pakai Gelar Doktor Palsu, Anggota DPR Dilaporkan ke MKD)

"Itu merupakan inisiatif staf saya. Karena mereka yang buat kartu nama tersebut," kata Frans saat dihubungi, Rabu (27/5/2015).

Frans mengatakan, saat ini dia memang sedang menempuh pendidikan Doktor di Universitas Satyagama, yang tinggal menempuh tiga tahapan lagi. Universitas tersebut juga sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek.

Selama pendidikannya belum selesai, menurut Frans, dia tidak pernah menggunakan gelar doktor di kartu namanya untuk kepentingan ketatanegaraan atau kepentingan formal institusi.

"Bagi saya tuduhan gelar doktor palsu itu, mengusik nurani intelektual saya. Karena saya mengetahui betul mendapat gelar doktor itu susah. Dan saya memahami kode etik civitas akademi," ujar Frans.

Terkait pemecatan yang dilakukan terhadap Denty, Frans mengakuinya. Namun, kata dia, pemecatan ini dilakukan bukan tanpa alasan seperti yang dilaporkan Denty. Menurut dia, pemecatan dilakukan karena Denty bersama staf lainnya, Rizal Akbar, mencoba memalsukan tanda tangannya.

Saat itu, Denty dan Rizal ingin mencairkan gaji selama tiga bulan dan membutuhkan tanda tangan frans. Namun, Frans sedang di luar kota sehingga mereka nekat untuk memalsukan tanda tangan.

"Karena terlalu berani dan tanpa mempertimbangkan risiko pemalsuan tanda tangan saya. Atas dasar itulah, Denty dan Rizal Akbar, saya pecat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com