Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Desak Pemerintah Segera Cairkan Dana Desa

Kompas.com - 07/05/2015, 18:58 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan strategis guna menyelamatkan rakyat dari dampak penurunan stabilitas ekonomi nasional. Salah satunya, dengan mendesak pemerintah untuk segera mencairkan dana desa.

"Meminta agar pemerintah segera mengucurkan dana desa sesuai undang-undang. Walaupun kami paham tahun pertama belum bisa diberikan sepenuhnya," ujar Ketua Instruktur Pengkaderan Nasional PAN Farhan Hamid, dalam konferensi pers seusai penutupan Rakernas I PAN di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Menurut Farhan, pencairan dana desa merupakan satu-satunya harapan agar dana desa dapat secepat mungkin dikelola oleh masyarakat. Dalam prosesnya, PAN akan melakukan advokasi ke daerah-daerah seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, dalam situasi kenaikan harga bahan pokok, menurunnya nilai rupiah, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi membuat kemiskinan dan pengangguran semakin tidak teratasi. Untuk itu, PAN meminta pemerintah lebih mempercepat tidak hanya pencairan dana desa, tetapi juga bantuan sosial yang ditentukan oleh pemerintah.

"Baik raskin, bansos, bea siswa, hingga kartu sehat, kita minta agar segera dilaksanakan. Bila perlu dipercepat raskin diberikan di muka," kata Zulkifli.

Pemerintah, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memastikan mengenai cairnya dana desa pada 2015. Nantinya setiap desa rata-rata akan menerima dana sebesar Rp 750 juta yang meliputi Dana Desa dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com