Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Museum dan Perpus Hanya Tameng DPR untuk Bangun Gedung Baru"

Kompas.com - 30/04/2015, 16:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pembangunan perpustakaan dan museum hanya tameng DPR agar berhasil membangun gedung baru. Sebab, alasan tersebut yang paling logis dan dapat diterima oleh masyarakat.

"Akan tetapi motivasi awal adalah proyek dan kebetulan ruang perpustakaan dan museum paling bisa menjadi tameng untuk menutupi nafsu akan proyek yang ada pada sebagian kalangan di Parlemen," kata Lucius saat dihubungi, Kamis (30/4/2015).

Terlebih lagi, lanjut Lucius, saat ini sebenarnya DPR sudah mempunyai perpustakaan dan museum. Namun, kedua fasilitas tersebut nyatanya tidak banyak dimanfaatkan. (baca: Mengintip Perpustakaan di Kompleks Parlemen)

"Ini menegaskan bahwa pembangunan fasilitas di DPR pertama-tama bukan karena desakan kebutuhan," ujarnya. (baca: Tak Ada Pengawas dan Pemandu, Museum DPR Hanya Dijaga Petugas Kebersihan)

Lucius khawatir nantinya perpustakaaan dan museum baru yang dibangun akan bernasip serupa dengan museum dan perpustakaan yang sudah ada saat ini. (Baca: Di Museum DPR Tak Ada Foto Jokowi-JK)

Jika saja DPR memang menunjukkan minat baca yang tinggi, kata Lucius, perpustakaan baru dan mewah tidak harus disediakan terlebih dahulu. Pekerjaan membaca bagi yang suka membaca bisa dilakukan di mana saja dan dengan fasilitas apa saja. (baca: Museum Gelap di Gedung DPR)

"Minat baca ini yang minim pada sebagian besar anggota parlemen. Bahkan staf ahli yang mestinya harus rajin membaca juga tak menunjukkan keseriusan mereka dengan memanfaatkan perpustakaan DPR sebagai fasilitas utama untuk menambah ilmu atau melakukan riset," tambah dia.

Lucius menyarankan DPR menggunakan fasilitas yang ada terlebih dahulu. Dia meyakini, jika dimanfaatkan dengan baik, fasilitas yang ada saat ini sudah cukup untuk menunjang kegiatan anggota Dewan.

"Jangan lalu menjadikan alasan fasilitas yang terbatas sebagai alasan untuk menghindari kerja keras sesuai peran dan fungsi parlemen," ucapnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya merasa heran dengan adanya pro dan kontra terkait rencana DPR membangun gedung baru. Menurut dia, pembangunan gedung baru ini sangat diperlukan untuk menunjang kinerja anggota Dewan.

"Saya mau tanya, dalam demokrasi ini DPR penting enggak sih? Kalau enggak penting, tutup aja DPR ini," kata Fahri (baca: Fahri Usul DPR Bubar Saja Jika Tak Boleh Bangun Gedung Baru)

Wacana pembangunan gedung baru Parlemen sudah muncul ketika periode sebelumnya. Namun, rencana itu batal karena ditolak keras oleh masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com