Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/04/2015, 09:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mungkin tak banyak yang tahu bahwa di Kompleks Parlemen saat ini sudah ada sebuah museum di lantai 2 Gedung "Kura-kura" alias Gedung Nusantara.
Saat Kompas.com berkunjung ke sana, Selasa (28/4/2015) siang, museum ini tampak sepi. Dengan alasan kondisi yang tak lagi layak, DPR pun berencana membangun gedung megah dengan museum di dalamnya.

Mari menilik "museum gelap" di gedung wakil rakyat ini. Bagian depan pintu masuk museum gelap dan minim pencahayaan. Maket Gedung DPR serta kursi yang tak terpakai dibiarkan tergeletak di dekat pintu masuk museum, menambah kesan pertama yang tidak nyaman bagi pengunjungnya. Dari luar pintu kaca, bagian dalam museum juga terlihat gelap karena lampunya tak dihidupkan.

Ternyata, memang tidak ada pengunjung yang berada di dalam museum ini. Saat wartawan mencoba masuk, seorang petugas langsung menghalangi. Dia meminta wartawan untuk meminta izin terlebih dahulu ke ruang operasi yang terletak di lantai 1.

"Daftar dulu di sana, tidak bisa masuk," kata petugas tersebut sembari mengunci kembali pintu masuk museum.

Sesampainya di ruang operasi, calon pengunjung harus menyiapkan permohonan tertulis dulu untuk diberikan kepada petugas. Hal yang sama berlaku bagi masyarakat umum yang hendak berkunjung. Dia beralasan hal ini terkait dengan keterbukaan informasi publik yang baru dimulai pada Januari 2015 lalu.

"Bagaimana mau dikunjungi masyarakat luas kalau mau lihat saja enggak dibolehin," kata salah seorang wartawan, Fathra.

Tak banyak yang tahu

Anggota Dewan pun ternyata belum banyak yang mengetahui keberadaan museum ini. Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani ketika ditanya mengenai museum ini justru bertanya balik.

"Museum di mana? Memang ada ya?" kata Arsul.

Selama menjabat sekitar tujuh bulan sebagai anggota DPR , dia mengaku belum pernah mendengar keberadaan museum ini. 

"Kalau ke museum parlemen di Canberra saya sudah pernah," ujarnya.

Politisi Partai Golkar Tantowi Yahya, yang sudah menjadi anggota DPR sejak periode sebelumnya, sudah mengetahui keberadaan museum tersebut. Namun, dia mengaku belum pernah berkunjung ke sana.

"Belum sempat," ujar Tantowi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah beralasan, museum tersebut memang sengaja ditutup karena sudah tidak layak. Oleh karena itu, DPR mengusulkan pembangunan museum baru. Dia yakin museum baru nantinya akan dibanjiri pengunjung.

"Nanti kan kita sosialisasikan juga museumnya. Kalau yang sekarang ini tidak layak, malu kita," ujarnya.

Sejak 28 tahun lalu

Dikutip dari situs DPR.go.id, museum tersebut berisi kilas balik perjalanan DPR sejak tahun 1945 hingga periode 2004-2009. Prakarsa pembuatan museum DPR RI dimulai pada periode DPR 1987-1992 yang saat itu dipimpin M Kharis Suhud.

Rencana pendirian museum ini dimulai dengan pembentukan yayasan bernama Yayasan Museum DPR-RI yang diketuai HJ Naro. Selanjutnya, panitia membuat cetak biru pembangunan gedung museum serta membentuk tim khusus. Tim ini bertugas melakukan studi banding ke parlemen di luar negeri dan mengumpulkan koleksi berupa dokumen dan barang yang berkaitan dengan parlemen Indonesia sejak 1945. 

Pada periode 1992-1997, DPR melakukan pengembangan museum dengan memperbanyak koleksi dan memperbaiki tata ruang. Tanda tangan ketua DPR kala itu, Harmoko, terukir di dekat pintu keluar sebagai penanda peresmian museum ini pada tahun 1997 silam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com