Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Pantau Langsung Pencairan Dana PSKS di Bali

Kompas.com - 13/04/2015, 14:50 WIB
BALI, KOMPAS.com – Para pemegang kartu perlindungan sosial sudah bisa mulai mencairkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sejak 1 April 2015 di 34 kantor pos seluruh Ibukota Provinsi Indonesia. Dana sebesar Rp 600 ribu yang diterima setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan status ekonomi rendah itu merupakan dana bersifat simpanan yang bisa dicairkan sebagian atau semua sekaligus.

Pencairan dana tersebut cukup dengan menunjukkan Kartu Program Sosial (KPS). Selain itu, keluarga penerima dana PSKS ini juga dipastikan akan menerima beras miskin (raskin) dengan jumlah 15 kg per keluarga setiap bulannya.

"Pencairan dana simpanan oleh para keluarga diyakini dipengaruhi adanya kebutuhan strategis yang mendesak untuk segera dipenuhi," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat  meninjau proses pencairan dana PSKS di Kantor Pos wilayah Singaraja, Bali Sabtu (11/4/2015).

Hal tersebut dibuktikan oleh Ketut Karini, salah satu warga yang ikut antre pencairan dana PSKS di kantor pos jalan Gajah Mada, Singajara, Bali.

"Penghasilan saya sebagai buruh hanya cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Dana simpanan tersebut saya cairkan untuk biaya pendidikan anak-anak saya," ujar ibu dari empat anak itu.

Untuk mendukung percepatan pencapaian seluruh program PSKS di Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Buleleng juga melakukan proses pencairan di Sabtu dan Minggu. Hal tersebut menjadi usaha ekstra bagi masing-masing pemkab dalam memberikan pelayanan.

"Sejauh ini tidak ada exclusion error. Seperti terjadi di wilayah Tabanan, dimana ketepatan waktu dan jumlah bisa dipenuhi. Oleh karena itu, daerah-daerah yang bisa menjadi role model seperti ini diharapkan bisa menularkan hal positif tersebut ke wilayah lainnya sehingga setiap keluarga kurang mampu bisa menerima bantuan sesuai dengan hak mereka," tambah Khofifah.

Proses verifikasi dan validasi data penerima PSKS terus dilakukan agar terdapat kesesuaian antara data dan penerima dana di lapangan.

"Siapa yang tidak berhak memang sebaiknya tidak menerima program ini. Selain itu, sosialisasi program terus dilakukan agar masyarakat penerima mengetahui dengan jelas manfaat program yang mereka terima," kata Khofifah.

(ANNISA GILANG)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com