"Sayangnya, Aburizal Tak Indahkan Putusan Mahkamah Partai Golkar"

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyayangkan berlarutnya perseteruan di internal Partai Golkar. Menurut dia, konflik internal ini tidak terjadi seandainya Aburizal Bakrie menjalankan putusan Mahkamah Partai Golkar yang memenangkan kepengurusan Agung Laksono.

Menurut Ray, putusan Mahkamah Partai Golkar merupakan jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kebuntuan di tubuh Golkar. Alasannya, dalam salah satu putusannya, Mahkamah Partai meminta agar pihak yang menang tetap memberi ruang pihak yang kalah dalam struktur kepengurusan.

"Untuk mengakhiri konflik, sebenarnya sudah digariskan dalam putusan Mahkamah Partai. Putusan yang melegakan dan moderat, tetapi sayangnya tak diindahkan oleh kubu Aburizal Bakrie," kata Ray, saat dihubungi, Rabu (1/4/2015).

Sebagai partai besar, kata Ray, seharusnya Golkar taat pada mekanisme internal. Andai saja kubu Aburizal mengakui kepengurusan Agung, langkah selanjutnya bisa menentukan komposisi kepengurusan yang mengakomodasi kedua kubu.

"Tinggal melakukan negosiasi siapa yang masuk apa dan di jajaran apa," ucapnya. (Baca: Jusuf Kalla: Konflik Internal Rusak Nama Baik Partai Golkar)

Ray melanjutkan, sikap kubu Aburizal menggugat SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono juga menjadi preseden buruk dalam proses demokrasi di tubuh partai politik. Padahal, Menkumham mengeluarkan putusan berdasarkan putusan Mahkamah Partai yang posisinya diatur Undang-undang untuk menyelesaikan konflik internal.

"Membawa kasus-kasus non-pidana ke pengadilan menandakan bahwa demokrasi di lingkungan partai tidak tumbuh," ujar Ray. (Baca: Koalisi Merah Putih Kecam Fraksi Golkar Kubu Agung Laksono)

Konflik di internal Golkar masih diselesaikan di pengadilan setelah perdamaian kedua kubu tidak tercapai. Terakhir, PTUN mengeluarkan putusan sela yang menunda berlakunya surat putusan Menkumham soal pengesahan kepengurusan kubu Agung.