Koalisi Merah Putih Kecam Fraksi Golkar Kubu Agung Laksono

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi-fraksi pendukung Koalisi Merah Putih di DPR mengecam sikap pemaksaan kehendak Fraksi Golkar kubu Agung Laksono saat akan menduduki Sekretariat Fraksi Golkar di lantai 12, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, awal pekan lalu. Fraksi KMP menilai sikap pendudukan Fraksi Golkar secara paksa merupakan preseden buruk untuk demokrasi.

"Dengan sengaja melakukan tindakan premanisme, membobol pintu, sangat tidak terpuji dan merusak citra DPR di mata masyarakat," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto, yang mewakili fraksi-fraksi di KMP, saat membacakan pernyataan bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/4/2015).

Fraksi-fraksi KMP mendorong aparat kepolisian untuk tidak melakukan pembiaran terhadap segala bentuk kekerasan yang mencoreng kehormatan parlemen. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga diminta responsif dengan memberikan sanksi tegas terhadap anggota DPR yang terlibat dalam insiden tersebut.

Yandri menyatakan, fraksi-fraksi anggota KMP menganggap kepengurusan Fraksi Golkar yang sah adalah fraksi yang dipimpin Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo. Kepengurusan fraksi kubu Agung Laksono dianggap tidak sah karena masih ada gugatan hukum terkait surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, yang mengakui kepengurusan hasil Munas Jakarta.

"Dalam menyelesaikan konflik, setiap pihak yang sedang berkonflik wajib mematuhi dan menghormati proses hukum yang berlangsung," ujar dia.

Pada Senin (30/3/2015), pengurus Fraksi Golkar kubu Agung Laksono mendatangi Sekretariat Fraksi Golkar dengan maksud menemui pimpinan fraksi kubu Aburizal Bakrie untuk berdialog. Karena pintu menuju ruang pimpinan fraksi terkunci, Sekretaris Fraksi Golkar kubu Agung, Fayakhun Andriadi, terpaksa menunggu beberapa menit sampai akhirnya pintu terbuka. Fayakhun membantah terjadi aksi kekerasan dan perusakan pada saat itu. Ia mengaku siap memberikan klarifikasi kepada MKD.