Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yohana Penasaran Mengapa Relawan Jokowi Minta Dia Diganti

Kompas.com - 31/03/2015, 10:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Akhir-akhir ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise menjadi sorotan relawan Jokowi. Sebagian relawan itu mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Yohana dengan berbagai alasan. Bagaimana komentar Yohana atas desakan itu?

Menteri asal Papua itu mengatakan sudah mendengar semua tanggapan negatif dari relawan Jokowi tentang dirinya. Yohana penasaran apa yang membuat para relawan itu begitu ngotot meminta dirinya diganti.

"Saya ingin tahu saja bagaimana hubungan saya dengan relawan itu," ucap Yohana di Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Yohana mengaku tidak begitu dekat dengan kelompok relawan tersebut. Meski penasaran akan motif relawan ini, Yohana memilih tidak ambil pusing dan lebih fokus bekerja. "Saya mau cari tahu, tetapi itu buang waktu saya saja untuk cari tahu," kata dia.

Nada miring soal kinerja Menteri Yohana antara lain disuarakan oleh relawan Jokowi yang mengatasnamakan Barisan Relawan Jokowi for Presiden (Bara JP). Mereka mendesak Presiden Jokowi mengganti Yohana, yang dianggap tidak menunjukkan kinerja positif. (Baca Barisan Relawan Jokowi Minta Menteri Yohana Diganti)

Bara JP menilai ada sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa Yohana nihil prestasi sejak dilantik menjadi menteri. Indikator pertama, Yohana terlalu banyak menghabiskan waktu ke Papua. Selama bulan November-Februari, Yohana tidak kurang dari 10 kali ke Papua.

Indikator kedua, Yohana mengangkat sejumlah staf ahli dari kalangan keluarganya. Indikator ketiga adalah sering muncul keluhan dari sejumlah pihak tentang ketidakfokusan program Yohana di bidang perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com