Menkumham Antusias Ikut Sosialisasikan 4 Pilar MPR RI

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Yasonna Hamonangan Laoly tertarik untuk ikut melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Empat Pilar yang dimaksud ialah Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR RI, NKRI Sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara.

"Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini tidak asing lagi bagi saya," ungkap Yasonna. Sebelum menjadi Menteri, ia merupakan anggota MPR RI, sehingga ia mengaku paham betapa pentingnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan MPR RI ini. "Makanya saya datang ke MPR RI dan berbicara dengan Ketua MPR untuk menjajaki kerjasama Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di lingkungan Kemenkumham," tambah ia.

Antusiasme itu diungkapkan Yasonna langsung kepada Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta, dan Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ahmad Basarah. Pesan tersebut disampaikannya di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Kemenkumham, menurut Yasonna, memiliki jaringan sampai ke daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah pegawai pun sangat besar. Itu sebabnya, diharapkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI mampu meningkatkan wawasan pegawai di lingkungan Kemenkumham tentang nilai-nilai luhur bangsanya.

Zulkifli Hasan sangat mengapresiasi keinginan Menkumham untuk turut serta melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Menurut ia, peran Kemenkumham dalam melakukan sosialisasi sangat strategis dan tepat sasaran, sebab Kemenkumham memiliki jaringan sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Konflik di Tubuh Golkar

Usai beraudiensi, Kemenkumham sempat mengungkapkan perihal konflik dan dualisme di tubuh partai Golkar. Menurutnya, persoalan yang membelit partai Golkar adalah masalah internal partai. Tidak ada usaha dari siapapun termasuk Kemenkumham untuk mencampuri atau melakukan politisasi. Intinya, ada dua munas yang menjadi masalah, yakni Munas Ancol dan Bali.

"Masalah muncul dari sana, dari dua Munas tersebut. Kami berpendapat bahwa dua munas itu sama-sama sah. Untuk itu daripada berlarut-larut, lebih baik mereka ishlah atau kalau memang terpaksa diselesaikan melalui pengadilan saja. Lebih baik diselesaikan secara cepat karena Golkar adalah partai besar dan aset bangsa," pungkasnya.